Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe telah meyakinkan delegasi Gereja bahwa pemerintahnya akan menangani beberapa masalah  di Mannar, wilayah yang didominasi Tamil yang dilanda perang saudara selama 26 tahun di negara kepulauan itu.

Presiden membuat jaminan tersebut ketika dia bertemu dengan Uskup Mannar, Mgr. Fidelis Lionel Emmanuel Fernando dan sebuah delegasi pada 16 November.

Renovasi sebuah tangki air besar di wilayah itu, pembangunan rumah peziarah di Tempat Doa Madhu yang populer dan mengamankan 72 hektar sawah milik keuskupan itu merupakan masalah yang dibawa ke presiden itu, kata seorang anggota delegasi kepada UCA News.

Presiden Wickremesinghe menyatakan keprihatinan terhadap masalah yang diangkat pada pertemuan itu dan akan segera dibahas, kata Uskup Fernando kepada UCA News pada 18 November.

“Bahkan, dia setuju tanah yang disengketakan milik keuskupan itu harus dikembalikan, seperti yang ditunjukkan oleh Komisaris Jenderal Pertanahan. Sayangnya, orang-orang tertentu berpikir buruk terhadap kami, dengan mengatakan kami berupaya mengambil kembali tanah itu dari mereka. Padahal tanah itu bukan milik mereka,” kata prelatus itu.

Setelah pertemuan tersebut, dua wakil dari Asosiasi Katolik mengunjungi Mannar untuk melaporkan kembali kepada pemerintah mengenai isu-isu yang dibahas.

Uskup Fernando juga menyampaikan kekhawatiran tentang upaya untuk memperoleh tanah milik keuskupan itu di Thalaimannar. Lahan tersebut, yang merupakan  800 hektar di bawah pemeliharaan Keuskupan Mannar, telah diakui oleh dua lembaga negara tahun 2015.

“Tanah-tanah itu harus dikembalikan kepada kami dengan mencabut statusnya. Kami telah dijanjikan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk memperbaikinya dalam waktu dekat,” kata Uskup Fernando.

Uskup Fernando menekankan perlunya merenovasi tangki air di Madhu, yang merupakan satu-satunya sumber air bagi 300 keluarga di wilayah itu. Tangki itu perlu diperbaiki agar lebih banyak menyimpan air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Saat ini, air hanya cukup untuk penggunaan lokal hingga Agustus.

Delegasi tersebut juga menyuarakan keprihatinan tentang keterlambatan pelaksanaan proyek Perumahan Peziarah senilai 300 juta rupee (1,5 juta dolar AS) yang didanai oleh pemerintah India.

Proyek ini melibatkan pembangunan 144 unit rumah di dalam lokasi tempat doa di Madhu untuk digunakan para peziarah yang mengunjungi Tempat Doa Nasional St. Perawan Maria Madhu yang ikonis untuk pesta tahunan.

Pekerjaan konstruksi telah ditunda tanpa batas waktu oleh pengembang lokal karena kenaikan tajam harga bahan bangunan dan masalah administrasi lainnya.

Sebagian besar rumah di kampus tidak dalam kondisi layak untuk digunakan karena ditempati oleh para pengungsi perang tahun 1990, kata Pastor Peppi Sosai, pejabat Keuskupan  Madhu yang menjadi bagian dari delegasi itu, kepada UCA News.

Selama perang saudara tahun 1990-an, ribuan keluarga pengungsi mencari perlindungan di Madhu karena wilayah tersebut dinyatakan sebagai zona demiliterisasi.

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) telah menyediakan fasilitas bagi para pengungsi sambil meyakinkan Gereja bahwa mereka akan diperbaiki dan direnovasi setelah para pengungsi kembali ke rumah mereka.

Perang saudara untuk merdeka bagi orang Tamil diselesaikan secara militer tahun 2009, 26 tahun setelah perang itu dimulai.

“Kami diberi tahu bahwa proyek [perumahan] ini akan dipercepat dan akan segera selesai, tetapi sejauh ini hanya pelat pondasi yang telah dibangun,” kata Pastor Sosai, asisten administrator saat itu. “Sayangnya, mereka tidak bisa melakukannya dan sebagian besar rumah dalam kondisi buruk.”

Imam itu mengatakan keuskupan menghadapi perselisihan dengan sekelompok petani, yang diberi tanah milik keuskupan untuk disewa 20 tahun lalu.

Sekitar 72 hektar sawah milik keuskupan disewakan kepada 27 penerima manfaat. Mereka sekarang mengklaim bahwa tanah itu milik negara, dan itu harus diberikan kepada mereka.

Keuskupan tersebut telah menjadi penjaga tanah yang terletak di Garis Timur Laut sejak tahun 1955 dan meminta bantuan dari Komisaris Jenderal Departemen Pertanahan.

Menyusul diskusi antara kedua pihak, departemen merekomendasikan agar keluarga yang tidak memiliki tanah diberikan 1,5 hektar untuk mata pencaharian dan sisa tanah harus dikembalikan kepada pemilik yang sah, Keuskupan Mannar.

Namun, penerima manfaat menolak usulan tersebut dan terus menuntut agar kepemilikan tanah diberikan kepada mereka.

“Kami telah meminta presiden untuk melaksanakan apa yang direkomendasikan Komisaris Jenderal untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Pastor Sosai.

Presiden telah menyetujui tanah itu milik keuskupan dan harus dikembalikan, kata para pejabat Gereja.

Sumber: Sri Lankan president assures to help church end disputes