Oleh Pastor Myron J. Pereira, SJ

Ada perbedaan antara demokrasi dan sinodalitas – dan ini penting.

Sebagian besar dari kita telah mendengar komentar, biasanya diberikan secara sinis untuk memenangkan argumen yang kalah, “Bagaimanapun juga, Gereja bukanlah sebuah demokrasi!”

Tentu saja, Gereja bukanlah sebuah demokrasi pada masa sebelum Paus Fransiskus dan bahkan lebih; itu tidak begitu selama berabad-abad baik.

Bahkan, sekitar pergantian abad ke-19, beberapa paus mengutuk demokrasi sebagai “gaya Amerika modern”, dan membanggakan diri karena “tidak bisa salah”.

Gereja adalah sebuah monarki atau oligarki selibat, di mana “kekuasaan para bapak” (patriarki) menjadi dominan, berlapis besi, dan tak terbantahkan.

Bagaimana Fransiskus mengubah citra Gereja

Tetapi banyak, sangat banyak yang telah berubah sejak “orang dari negeri yang jauh” itu datang ke Roma tahun 2013, dan mengambil nama Fransiskus, orang miskin dari Assisi dan pelindung pelestarian lingkungan.

Selama sepuluh tahun terakhir, Paus Fransiskus telah mengubah sangat sedikit ajaran Katolik. Dia keras kepala, sangat ortodoks.

Tetapi, dia telah mengubah segalanya sehubungan dengan bagaimana Gereja dipersepsikan.

Dengan tindakan yang terus menerus dan berani, dia telah menunjukkan belas kasih, pengampunan dan pengertian.

Dia “berbau domba” (dalam ungkapannya yang tidak ada tandingannya), pergi ke pinggiran, dan telah mempromosikan inklusivitas dan martabat perempuan di Gereja yang selalu memperlakukan mereka dengan rendah hati sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar.

Dan yang terpenting, dia telah mendorong keragaman pendapat dan menyambut perbedaan pendapat.

Apa yang demokrasi berikan kepada kita?

Kita semua – atau sebagian besar dari kita – warga negara demokratis. Dan begitu populernya bentuk pemerintahan ini bahkan kediktatoran tangan besi suka berpura-pura bahwa mereka adalah “Republik Demokratik Rakyat” dalam nama, jika tidak dalam kenyataan.

Secara praktis, ini berarti kita memilih pemerintah kita setiap empat atau lima tahun; kita menyuarakan pendapat kita secara terbuka dan bebas; kita bisa bergerak di dalam atau di luar negeri; dan kita suka berpikir bahwa kita memiliki akses yang sama ke pendidikan, pekerjaan, dan mata pencaharian.

Apakah kita memiliki kebebasan yang sama di dalam Gereja?

Terus terang, sampai saat ini, tidak.

Reformasi (1521- 1648) adalah titik balik yang mengubah Gereja Kristen menjadi Gereja Katolik Roma.

Sejak saat itu kesetiaan dan ketaatan kepada Roma – ortodoksi – menjadi semboyan bagi generasi Katolik masa depan. Dan di garda depan adalah para Jesuit, yang melalui tulisan mereka, sekolah mereka, misi mereka dan kualitas hidup mereka yang unggul, mempengaruhi empat abad kehidupan Katolik di seluruh dunia.

Menghadapi perubahan global

Tapi dunia seperti yang kita kenal sedang berubah.

Munculnya industrialisasi di seluruh Eropa dan Amerika menciptakan perpindahan dan migrasi besar-besaran orang, yang sampai saat itu merupakan masalah domestik kecil, mengambil proporsi global. Ini berkontribusi pada kepunahan beberapa penduduk asli, tenaga kerja kontrak di beberapa koloni, dan daerah kumuh yang membusuk di hampir setiap kota besar.

Sungguh Paus Leo XIII meratapi, “Tragedi abad ke-19 adalah hilangnya kelas-kelas pekerja oleh Gereja.”

Ada kerugian lain. Sampai emansipasi politik koloni Asia dan Afrika, pertama kali dimulai dengan India (1947), Gereja Katolik di negara ini sebagian besar merupakan model Romawi.

Ini dibutuhkan lebih dari setengah abad setelah Vatikan II (1962-65) untuk mengubah mentalitas feodal yang disyaratkan oleh ketaatan pada Roma.

Karena Gereja Katolik di dunia Selatan – tidak seperti rekan-rekan Protestannya – masih harus melepaskan belenggu feodalisme yang tumbuh di dalam negeri, seperti yang terlihat selama beberapa dekade dalam perlakuannya terhadap Dalit, masyarakat adat dan perempuan.

Jika masa lalu adalah panduan apa pun, umat Katolik di India lebih memilih untuk menjaga “jarak sosial” mereka dari umat Katolik lain yang tidak memiliki warna kulit atau kelas sosial yang sama.

Bagaimana sinodalitas membentuk Gereja

Inilah mengapa mantra (kata kunci) Paus Fransiskus — sinodalitas — inovatif sekaligus menantang.

Bentuk apa yang akan diambil dalam menentukan masa depan Gereja di negeri ini?

Pertama, sinodalitas tidak akan dipimpin oleh para imam dan uskup, tetapi oleh hierarki bersama kaum awam: perempuan, Dalit, dan masyarakat adat. Ketiga kelompok ini secara eksplisit disebutkan karena meskipun Gereja sebagian besar terdiri dari mereka, mereka tidak hadir dalam sebagian besar sebagai pengambilan keputusan.

Diskriminasi terhadap perempuan dan Dalit marak terjadi. Dalam sebuah Gereja sinode, ini harus diubah.

Selanjutnya, jika “dialog adalah cara baru untuk menjadi Gereja,” seperti yang dikatakan Paus Paulus VI sebelumnya, Gereja sinodal harus seinklusif mungkin.

Sampai sekarang, umat Katolik, umat Protestan, dan umat Ortodoks tidak peduli satu sama lain, dan ketiganya memandang rendah Pentakosta. Perubahan sikap yang terlambat.

Survei Pew baru-baru ini tentang sikap keagamaan di India (2021) mengungkapkan permusuhan dari agama-agama besar terhadap setiap perubahan keyakinan. Ini adalah tipikal agama statis dan fundamentalis, dan inilah sebenarnya yang membuat agama-agama di negara ini menjadi – kaku dan percaya takhayul, dan hanya terobsesi dengan apa yang tidak boleh dimakan, diminum, dan dipakai.

Pendekatan sinode akan menyambut “dialog kehidupan dan karya,” di mana umat Katolik bergabung dengan orang lain dalam mendidik dan mengagitasi isu-isu tentang keadilan dan hak asasi manusia. Tapi hati-hati! Jalur sinode bisa menjadi lereng licin yang menanjak.

Akhirnya, untuk memiliki relevansi apa pun di dunia saat ini, sinodalitas harus mencakup masalah paling mendesak di zaman kita – perubahan iklim dan bencana lingkungan.

Jika persekutuan dan partisipasi adalah metode kerja untuk gereja baru ini, maka misinya yang paling mendesak adalah menyelamatkan bumi kita dari segelintir orang yang keserakahannya akan menghancurkan planet ini.

Demokrasi versus sinodalitas

Apakah sebuah Gereja sinodal sama dengan sebuah Gereja demokratis? Jelas, ada kesamaan.

Penekanan pada partisipasi adalah satu. Baik pemerintah demokratis maupun Gereja di masa lalu percaya pada perwakilan, meskipun tidak ada yang bisa mengendalikan korupsi anggota parlemen atau skandal seksual hierarki. Hari ini adalah desakan pada partisipasi semua.

Dan sekali lagi, semua demokrasi melobi untuk kekuasaan, sedangkan pemerintahan di Gereja – tidak peduli seberapa buruk masa lalunya – adalah masalah pelayanan, pelayanan yang dibimbing oleh Roh.

Ketika kesombongan menggantikan pelayanan yang rendah hati, korupsi dimulai. Demikianlah di masa lalu: Gereja mengekang kebebasan karena dimabukkan dengan kekuatan agama dan tidak toleran terhadap pandangan lain.

Apakah Gereja yang lebih demokratis memiliki masa depan? Kita bertanya di awal tulisan ini. Mungkin pertanyaannya harus diulang: apakah Gereja sinodal memiliki masa depan?

Jika ini berarti berbagi dalam tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan, jika ini berarti penjangkauan dalam dialog kepada mereka yang terpinggirkan, jika ini berarti pola perdamaian dan belas kasihan bagi dunia yang penuh kekerasan dan perpecahan – ya, Gereja sinodal berarti  menjadi apa yang Tuhan dan Tuannya selalu inginkan – “Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tak mungkin tersembunyi”. (Mat 5.14)

*Pastor Myron J. Pereira, SJ, yang berbasis di Mumbai, telah menghabiskan lebih dari lima dekade sebagai akademisi, jurnalis, editor, dan penulis fiksi. Dia secara rutin berkontribusi pada UCA News tentang topik agama dan sosial budaya.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan posisi redaksi resmi UCA News.

Sumber: Is there a future for a more democratic church