UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Uskup Jayapura dan pimpinan Gereja Protestan di Papua minta Presiden Jokowi hentikan operasi militer

April 28, 2023

Uskup Jayapura dan pimpinan Gereja Protestan di Papua minta Presiden Jokowi hentikan operasi militer

Uskup Jayapura, Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You

Uskup Jayapura, Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You bergabung bersama pimpinan Gereja Protestan mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan pendekatan militer, merespons langkah terbaru terkait pemberlakuan ‘operasi siaga tempur’ di wilayah ujung timur yang terus dilanda konflik itu.

Berbicara dalam konferensi pers pada 26 April, Uskup You mengatakan, “kami tidak menghendaki banyak korban sipil berjatuhan.”

“Maka, dengan hormat kami minta Presiden Republik Indonesia memerintahkan panglima atau pimpinan militer yang ada di lokasi supaya pasukan ditarik dan  perlu dilakukan langkah-langkah negosiasi, pendekatan kemanusiaan,” katanya, membacakan sebuah pernyataan.

Dalam konferensi pers situ, Uskup You – yang ditahbiskan pada Februari lalu – didampingi Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua Pdt. DR. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pdt. Tilas Mom, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, dan Moderator Dewan Gereja Papua Pdt. Benny Giay.

Ini merupakan kali pertama uskup Katolik di wilayah Papua berbicara secara terbuka dan bersama-sama dengan pemimpin Gereka Protestan menentang pendekatan militer di wilayah itu yang makin intensif selama beberapa bulan terakhir.

Seruan itu datang sebagai tanggapan atas pernyataan militer pekan lalu untuk memulai operasi siaga tempur di wilayah tersebut setelah pembunuhan lima tentara oleh kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) – yang dilabeli Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Indonesia – selama upaya untuk membebaskan pilot Selandia Baru Phillip Mehrtens yang telah disandera sejak Februari.

Pada 24 April, TPN-PB merilis pernyataan video dari pilot itu bahwa militer Indonesia menggunakan bom dalam serangannya di wilayah Kabupaten Nduga dan meminta agar hal itu dihentikan karena membahayakan dirinya dan warga sipil.

Kolonel Kav Herman Taryaman, pimpinan militer di Papua telah membantah klaim dalam video itu dan menyebut “keselamatan pilot itu dan masyarakat adalah yang utama” sehingga mereka tidak mungkin melakukan pengebobaman.

Panglima TNI, Yudo Margono juga menyatakan bahwa operasia siaga tempur itu tidak bermaksud menambah jumlah pasukan ke Papua.

Namun, situasi terbaru ini, terus memicu kecemasan bagi warga setempat.

Uskup You menyatakan “kami tidak mau sampai ada banyak korban, apalagi ketika bom dijatuhkan.”

“Itu sudah punya akibat yang luar biasa untuk manusia dan lingkungan. Dan hal macam ini pasti saja tidak disetujui oleh dunia,” katanya.

Pendeta Wandikbo mengatakan, operasi ini hanya akan memperparah situasi di sejumlah daerah selama konflik ini, di mana masyarakat sipil baik orang asli Papua maupun non-Papua kehilangan akses terhadap pelayanan dasar seperti rumah, layanan kesehatan, sekolah, hingga gereja.

“Masyarakat banyak tidak sekolah, anak-anak tidak bisa sekolah karena sekolah dan puskesmas dipakai militer. Rumah pastori, gereja mereka (militer) pakai jadi orang Papua tidak bisa tinggal di rumah, tidak ada tempat pengobatan, semua(mengungsi di luar, di hutan,” katanya.

Sementara itu, Pendeta Yoman mengatakan bahwa presiden bisa menunjuk utusan khusus untuk bernegosiasi dengan kelompok penyandera.

“Sebaiknya presiden menunjuk tim negosiator atau special envoy supaya bisa komunikasi dengan pihak-pihak terutama TPNPB dan pemerintah Indonesia,” katanya.

Menurut data kelompok advokasi Imparsial, jumlah prajurit di Papua sebanyak 16.900 orang yang sebagian besar merupakan satuan dengan kualifikasi tempur.

Sementara itu, menurut laporan Amnesty International Indonesia, sejak 2018 hingga 2022 terdapat setidaknya 91 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat TNI, Polri, petugas lembaga pemasyarakatan, dan kelompok pro-kemerdekaan Papua yang menewaskan setidaknya 177 warga sipil.

Jumlah anggota TNI-Polri yang jadi korban pada periode yang sama sebanyak 44 orang, dan anggota kelompok pro-kemerdekaan sebanyak 21 orang.

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi