Keputusan kepausan yang mengizinkan perempuan untuk memberikan suara dalam penutup sidang Sinode tentang Sinodalitas sudah semestinya mendorong Gereja-gereja di Asia untuk memperluas partisipasi kaum awam, terutama perempuan, dalam kegiatan Gereja, kata para teolog terkemuka di Asia.

Sebuah pernyataan Vatikan pada 26 April menyebutkan bahwa Paus Fransiskus telah “menyetujui penambahan peserta dalam sidang sinode untuk ‘non-uskup’ – imam, diakon, pria dan wanita religius, pria dan wanita awam,” untuk memberikan suara.

Itu berarti “Gereja universal dan Gereja lokal harus membuka pintu mereka untuk menyambut partisipasi yang lebih besar dan aktif dari kaum perempuan dalam mengambil keputusan penting tentang kegiatan Gereja,” kata Pastor Joseph Ho Thu, seorang teolog yang mengajar di Seminari Tinggi Hue di Vietnam.

Para teolog di seluruh Asia menyatakan pandangan yang sama, menyinggung bagaimana Gereja-gereja di setiap negara telah mengecualikan kaum awam, terutama perempuan, dari badan-badan yang membuat keputusan tentang penganggaran, program pelayanan, tenaga sukarela, dan operasi internal.

Meskipun beberapa resolusi disahkan dalam seminar dan konferensi Gereja yang menekankan perlunya partisipasi awam, pria, kebanyakan klerus bahkan terus mengepalai jabatan atau komisi yang bertujuan melindungi kepentingan perempuan di keuskupan, dan badan uskup regional dan nasional.

“Gereja harus kembali ke kodratnya yaitu memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan karena Yesus mengizinkan beberapa perempuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan para rasul,” kata Thu.

Perempuan tidak bisa membaca pengumuman di gereja

Uskup Pablo Virgilio S. David, ketua Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan: “Dari lembaga yang didominasi laki-laki, Paus Fransiskus benar-benar pergi ke pinggiran, dengan membiarkan mereka yang berada di pinggiran membuat keputusan untuk kepentingan diri mereka sendiri.”

Uskup Filipina itu mengatakan dia “benar-benar mengharapkan – tidak hanya mengizinkan religius wanita tetapi juga umat awam untuk bersuara. Paus Fransiskus menjelaskan sejak awal bahwa ini adalah sinode yang berbeda. Ini bukan hanya sinode para uskup tetapi sinode seluruh Gereja dengan topik sinodalitas itu sendiri.”

Dia mengatakan, di negaranya, di tingkat sinode nasional dan kontinental, kaum religius dan awam – pria dan wanita – telah “berpartisipasi penuh sebagai delegasi.”

Konsili Vatikan Kedua telah berusaha meningkatkan partisipasi kepemimpinan awam dan langkah Paus Fransiskus dapat disebut sebagai “upaya penting untuk meningkatkan peran perempuan dalam keputusan dan partisipasi dalam Gereja,” kata Pastor Reid Shelton Fernando dari Sri Lanka, mantan dosen dan ketua Gerakan Pekerja Muda Kristen.

Dia mengatakan semakin banyak perempuan belajar teologi di Sri Lanka. “Jika mereka dapat diberikan mandat yang lebih tinggi, partisipasi yang lebih aktif dapat tercapai,” katanya.

Paroki-paroki di Sri Lanka memiliki beberapa lektor wanita, pelayan Ekaristi, dan guru Sekolah Minggu, tetapi “masih ada beberapa pastor paroki yang tidak mengizinkan perempuan membaca pengumuman paroki,” kata Fernando.

“Perempuan hendaknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat keputusan bersama pria di berbagai komisi dan konferensi waligereja. Jika perempuan dapat bersuara dalam Sinode Para Uskup, sangat penting bagi mereka untuk diberi posisi, terutama di media Gereja dan dewan paroki,” kata imam itu.

“Beberapa imam mengatakan orang awam perlu dibayar ketika mereka terlibat dalam kegiatan dan pelayanan Gereja. Tapi tidak ada yang perlu dibayar untuk mengundang perempuan ke upacara pembasuhan kaki pada Kamis Putih. Tapi ada juga pastor yang tidak tertarik dengan itu,” kata Fernando.

Potong hambatan budaya patriarki

Di Pakistan, Pastor Emmanuel Asi mengatakan keputusan kepausan adalah “membuka mata” Gereja Asia dan Gereja universal.

Teolog Pakistan terkemuka itu mengatakan langkah itu adalah “upaya untuk meninjau kembali ajaran Konsili Vatikan II – memberikannya penafsiran ulang pastoral dan kenabian.”

Paus Fransiskus, sejak pemilihannya sepuluh tahun lalu, telah “berbicara dengan sangat jelas tentang peran perempuan dalam Gereja dan masyarakat,” katanya.

“Sebelumnya hanya Eropa, terutama Jerman, Amerika Latin, dan AS, yang berbicara tentang kesetaraan wanita dalam Gereja… suara demikian enggan yang muncul dari Asia, khususnya dari sub benua India.”

Gereja di Pakistan yang mayoritas Muslim “sedikit menentang visi ini” tentang kesetaraan bagi perempuan karena lingkungan sosial-budayanya, kata Pastor Asi mengacu pada pembatasan Islam terhadap perempuan.

Dia mengatakan keputusan kepausan mendorong kita untuk “menerapkan ajaran Injil yang menganggap perempuan sebagai manusia seutuhnya dengan hak yang sama sebagai seorang beriman. Vatikan telah menyegel kesepakatan itu dan lonceng-lonceng sekarang berdentang di seluruh dunia,” kata Pastor Asi.

Suster Shalini Mulackal, yang adalah perempuan pertama yang mengetuai Asosiasi Teologi India, mengatakan meskipun Paus Fransiskus tidak mengizinkan wanita masuk ke dalam pelayanan tertahbis, dia telah secara konsisten mengambil langkah menuju partisipasi penuh perempuan dalam Gereja.”

Dia memasukkan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam upacara pembasuhan kaki pada Kamis Putih dan mengangkat wanita untuk posisi kunci di Vatikan, kata biarawati itu, yang mengajar teologi di Sekolah Tinggi Teologi Vidyajyoti (cahaya pengetahuan) di New Delhi.

“Bagi saya, langkah-langkah ini tidak hanya dimaksudkan melibatkan perempuan dalam Gereja tetapi juga dimaksudkan menciptakan perubahan pola pikir yang sangat dibutuhkan jika di masa depan perempuan diperbolehkan untuk menjadi pelayan tertahbis Gereja, kata biarawati dari tarekat PBVM itu.

Dia mengatakan Paus Fransiskus ingin menjadikan Sinode tentang Sinodalitas sebagai “tonggak penting dalam sejarah Gereja” dan menginginkannya “lebih dari sekadar menghasilkan dokumen.”

Dia ingin Gereja berfungsi di “jalan Sinode – sebuah perjalanan semua anggota bersama-sama. Oleh karena itu, paling tepat mengikutsertakan kaum awam termasuk perempuan untuk menjadi peserta dengan hak bersuara dalam sinode fase ketiga yang merupakan fase universal,” ujarnya.

Matrikstik sama pentingnya dengan Patristik

Bagi teolog Jesuit India, Pastor Stanislaus Alla, “adalah sebuah langkah penting ke arah yang benar” untuk mengundang perempuan “menjadi peserta aktif dengan hak bersuara dalam Sinode Para Uskup.”

“Perempuan sebagian besar mengisi bangku-bangku di gereja-gereja di India. Bisa dibilang India memiliki jumlah religius wanita terbesar di dunia,” jelasnya.

Dalam konteks India, keputusan kepausan harus mendorong kita untuk mengambil inisiatif untuk melihat kembali peran perempuan dalam pembentukan Gereja,” kata teolog Jesuit itu.

Tindakan harus melampaui kata-kata, dan perempuan harus diberi peran penting dalam dewan pastoral dan keuangan tingkat keuskupan dan paroki. Mereka harus didengarkan dalam diskusi sinode, katanya.

Fransiskus Borgias, teolog awam Indonesia mengatakan perempuan “berperanan besar dan penting” dalam Gereja perdana. Tetapi “kekuatan super dari apa yang disebut patriarki” dalam Gereja “menghilangkan” peran perempuan “dengan konsekuensi mereka dilupakan dalam Gereja.”

Keputusan kepausan memaksa Gereja di Asia dan Indonesia “melibatkan perempuan, ibu kita, dalam kehidupan dan pelayanan Gereja,” kata Borgias, dosen Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Jawa Barat.

Dia mengatakan banyak wanita Indonesia, baik religius maupun awam, telah berkembang dalam studi teologi mereka dan perspektif mereka penting untuk pertumbuhan Gereja. “Gunakan keahlian mereka untuk kepentingan kehidupan sosial-gerejawi,” katanya.

“Kita hanya memiliki disiplin teologis Patristik atau Patrologi – studi teologis Bapa-bapa Gereja perdana. Namun di belakang para bapa Gereja yang agung (seperti St. Agustinus dan St. Jeremias) ada ibu-ibu yang hebat. Gereja juga perlu mempelajari Matristik,” kata Borgias.

Harapan untuk Gereja yang lebih baik

Teolog Salesian Myanmar, Pastor Mariano Soe Naing, juga setuju bahwa keputusan kepausan adalah “sebuah langkah bersejarah” dan menambahkan, “ini adalah lonceng bagi Gereja lokal di Myanmar untuk mendengarkan suara umat awam termasuk perempuan, mengizinkan mereka masuk ke dalam badan-badan Gereja dan ikut mengambil keputusan.”

Langkah kepausan harus “mengilhami dan memotivasi kaum perempuan dalam Gereja kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan Gereja,” kata Pastor Leonard Rebeiro, profesor Teologi Fundamental di Seminari Tinggi Nasional Roh Kudus di Dhaka, ibu kota Bangladesh.

“Partisipasi perempuan sebagai peserta dalam sinode merupakan keputusan penting dalam membangun Gereja yang partisipatif dan saya yakin keputusan ini akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam Gereja Katolik secara lokal dan global,” kata Rebeiro.

Pastor Rebeiro mengakui partisipasi perempuan “kurang dalam Gereja” di Bangladesh. Tetapi setelah perubahan sikap kepausan ini “kami berharap kami dapat mengubah situasi itu,” kata imam itu.

Teresa Choi Hyeon-soon, teolog Korea mengatakan anggota peserta awam diharapkan karena sinode itu sinodalitas, yang berarti “setiap anggota konstituen Gereja melakukan perjalanan bersama.”

“Mulai sekarang, Gereja-gereja lokal harus mencari cara untuk menerapkan mekanisme sinodalitas ini, di mana semua umat Allah bersatu,” kata Choi, yang mengajar teologi di Universitas Seogang yang dikelola Jesuit.

Sumber: Giving women synod vote should open Asian churches