Komunitas minoritas di Bangladesh yang mayoritas Muslim khawatir bahwa kekerasan akan meningkat terhadap minoritas menjelang pemilihan umum (pemilu) pada Januari karena tidak terpenuhinya janji pemilu oleh partai berkuasa.

Terlepas dari tuntutan kami berulang kali, janji pemilu yang dibuat oleh Liga Awami yang berkuasa “dalam manifesto pemilu 2018 belum dipenuhi,” kata Hemanta Corraya, sekretaris Asosiasi Kristen Bangladesh (BCA), kepada UCA News.

Partai Liga Awami Perdana Menteri Sheikh Hasina yang berkuasa membuat beberapa janji untuk melindungi minoritas sebelum pemilu tahun 2018, termasuk pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perlindungan Minoritas, pembentukan Komisi Minoritas Nasional, dan penerapan Undang-Undang Penghapusan Ketidaksetaraan dan Perdamaian Jalur Bukit Chittagong, yang membawa perdamaian ke wilayah pegunungan setelah konflik bersenjata tahun 1997.

Janji yang diberikan kepada komunitas minoritas “belum dilaksanakan selama empat tahun terakhir ini,” kata Corraya.

UU ini tidak diragukan lagi diperlukan untuk keselamatan warga, kata Rana Dasgupta, sekretaris Dewan Persatuan Hindu-Buddha-Kristen Bangladesh (BHBCUC), sebuah kelompok bersama minoritas agama.

“Kami prihatin dan khawatir karena kami telah memperhatikan bahwa sebelum pemilu, kelompok sektarian tertentu telah menargetkan agama dan etnis minoritas,” tambah Dasgupta.

Mereka berbicara pada pertemuan yang diselenggarakan oleh BHBCUC yang disebut,
“Pemilu Nasional 2024: Hak Masyarakat Etnis Minoritas Agama,” di Dhaka pada 31 Mei, di mana para peserta meminta pemerintah untuk melaksanakan janji pemilu menjelang pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada Januari mendatang.

“Keengganan pemerintah untuk membantu minoritas dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan ketakutan kami,” kata Corraya.

Kelompok-kelompok minoritas, termasuk BHBCUC, berencana bertemu dengan komisioner KPU untuk memastikan tidak ada penganiayaan yang tidak adil terhadap minoritas selama, sebelum dan sesudah pemilu.

Perdana Menteri Hasina, 76, meraih kemenangan untuk masa jabatan ketiga berturut-turut pada pemilu 2018 dengan merebut 260 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang.

Oposisi Bangladesh menolak hasil  dan setidaknya 17 orang tewas dengan klaim Liga Awami mencurangi pemilu pertama negara itu dalam satu dekade.

Di bawah kepemimpinan Hasina, Bangladesh telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi pemimpin dinasti itu dituduh menjalankan pemerintahan otoriter oleh kelompok-kelompok HAM.

Pemilu 2014, yang diboikot oleh hampir semua partai oposisi besar, dirusak oleh kekerasan yang menjadi sasaran agama minoritas. Kekerasan itu membuat banyak kuil Hindu dibakar, dirusak, dan dijarah.

Khawatir akan kembali terjadi kekerasan berskala besar terhadap komunitas minoritas, Pastor Hubert Liton Gomes, sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Bangladesh, mengatakan, “Hanya karena itu telah terjadi di masa lalu, tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan.

“Negara kita tidak memiliki demokrasi yang kuat. Pentingnya suara minoritas telah sangat berkurang. Jadi, saya pikir pemerintah harus menjalankan negara secara demokratis,” kata Pastor Gomes, OSC, kepada UCA News.

Sekitar 90 persen dari 160 juta penduduk Bangladesh beragama Islam, dan sekitar 8 persen beragama Hindu, sisanya Buddha dan Kristen.

Sumber: Bangladesh minorities fear violence upsurge ahead of polls