Sebuah komisi yang mewakili para uskup Katolik Uni Eropa telah menyatakan
“keprihatinan mendalam”terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Uni Eropa tentang penggunaan embrio, sel dan “obyek manusia,” serta memperingatkan bahwa hal tersebut dapat memfasilitasi campur tangan genetik dan gender di 27 negara anggota blok tersebut.

“Tentu saja, peraturan ini akan mengarahkan diskusi di masa depan mengenai kehidupan manusia sebelum melahirkan… dan akan menimbulkan banyak masalah konflik etika dan konstitusional,” kata Komisi Konferensi Waligereja Uni Eropa (COMECE), dalam pernyataan bersama dengan Konferensi Waligereja Jerman di Berlin.

“(RUU ini) merendahkan kehidupan manusia yang belum dilahirkan menjadi sekedar ‘substansi  manusia’, dan menyamakannya dengan sel-sel kulit atau plasma darah. … Dengan demikian subyek manusia dijadikan obyek  tanpa mengabaikan martabat yang melekat pada diri mereka,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Komisi yang bermarkas di Brussel ini bereaksi terhadap persetujuan Parlemen Eropa pada 12 September dengan hasil pemungutan suara 483:52, dengan 89 abstain, terhadap RUU tentang “Standar kualitas dan substansi manusia yang bertujuan untuk digunakan manusia.”

Dikatakan bahwa Gereja Katolik percaya, “bersama banyak orang lain,” kehidupan yang dikandung memiliki martabatnya sendiri, dan menambahkan tindakan baru ini juga mengancam hak negara-negara anggota UE untuk menentukan norma-norma sosial dan moral mereka sendiri.

Sementara itu, sekretariat COMECE di Brussel mengatakan kepada OSV News bahwa mereka kecewa dengan hasil pemungutan suara di Parlemen Eropa, namun masih berharap peringatan tersebut akan diindahkan ketika anggota parlemen bertemu dengan dewan pembuat kebijakan UE, Komisi Eropa, dan melakukan “trialog” untuk menyetujui teks akhir RUU itu.

“Jelas tidak semua politisi memahami apa yang dipertaruhkan dalam RUU yang rumit ini – dan ada apresiasi umum bahwa COMECE dan Konferensi Waligereja Jerman telah membantu menyoroti masalah ini,” kata sekretariat tersebut kepada OSV News dalam sebuah pernyataan melalui telepon.

“Meskipun hasil pemungutan suara tidak mendukung kami, ada baiknya perdebatan ini telah terjadi dan kami berharap hal ini akan terus berlanjut, karena para imam dan uskup dapat menjelaskan secara lokal mengapa hal ini benar-benar penting, dan mulai memberikan tekanan terhadap tindakan yang diusulkan ini,” kata pernyataan itu.

Komisi Eropa mengumumkan rencana tahun 2021 untuk memperbarui dan menggabungkan dua arahan yang ada mengenai penggunaan darah manusia, sel induk, dan jaringan dalam eksperimen medis, dengan mempertimbangkan “peningkatan komersialisasi dan globalisasi” dan memungkinkan “penyelarasan yang lebih fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

RUU tersebut, yang diajukan pada Juli 2022 setelah konsultasi publik, disetujui pada Oktober lalu oleh Komite Ekonomi dan Sosial UE dan pada Juli oleh Komite Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat UE.

Dalam komunike tanggal 12 September, Parlemen Eropa mengatakan pasien-pasien di Uni Eropa menjalani lebih dari 25 juta transfusi darah, 35.000 transplantasi sel induk dan satu juta siklus reproduksi yang dibantu secara medis setiap tahunnya, dan menambahkan bahwa UU baru ini akan menanggapi “harapan masyarakat untuk membangun kesehatan bersama” standar kesehatan minimum.”

Ia menambahkan teks sepanjang 32.000 kata, yang disetujui dengan 240 amandemen, akan menjadi “blok lain dalam membangun Uni Kesehatan Eropa yang kuat,” di mana negara-negara anggota UE berbagi pasokan medis dan bersama-sama merespons krisis kesehatan.

Namun, dalam pernyataannya, COMECE mengatakan RUU tersebut akan memperluas perlindungan hanya kepada “anak-anak yang dilahirkan”, sekaligus memfasilitasi pengujian genetik pada embrio dan janin.

“Kehidupan manusia bukan sekadar ‘substansi asal usul manusia’. … Kehidupan manusia tidak dapat dibagi-bagi,” kata komisi para uskup itu.

Didirikan tahun 1980 untuk mewakili Konferensi-konferensi Waligereja Eropa di hadapan lembaga-lembaga UE, COMECE saat ini dipimpin oleh Uskup Mariano Crociata dari  Italia,  sekjen  dari Spanyol dan wakil ketua dari Denmark, Prancis, Lithuania dan Portugal.

Para staf ahli komisi tersebut mendesak adanya fokus pada kebaikan bersama dalam kebijakan UE mengenai keadilan, budaya dan etika, migrasi, ekologi, kebebasan beragama dan prioritas lainnya, serta membela “kompetensi legislatif” negara-negara anggota, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Maastricht tahun 1992 yang merupakan perjanjian dasarnya.

Namun, RUU tersebut mengatakan “sejumlah besar pilihan dan kemungkinan” bagi negara-negara anggota untuk menerapkan aturan mereka sendiri telah menciptakan “hambatan untuk pembagian lintas batas negara,” dan menambahkan UU nasional tentang “substansi manusia” harus diterapkan di masa depan harus “didasarkan pada bukti ilmiah”, menggunakan “cara yang pantas dan perlu”, dan menghindari diskriminasi “terhadap orang berdasarkan jenis kelamin, asal usul ras atau etnis, agama atau kepercayaan, disabilitas, usia atau orientasi seksual.”

Menyambut pemungutan suara pada 12 September, pelapor Parlemen Eropa Prancis, Nathalie Colin-Oesterlé, mengatakan RUU ini penting untuk “keselamatan donor, kesejahteraan pasien, keamanan pasokan dan pengembangan teknik medis yang inovatif,” tambahnya.

Namun, COMECE mengatakan RUU itu harus diubah untuk memastikan “dengan kepastian hukum” bahwa embrio dan janin yang dapat hidup, namun tidak diperlakukan sebagai “bahan mentah belaka” atau diturunkan ke kategori umum “substansi manusia.”

“Dinyatakan bahwa RUU ini tidak boleh mengganggu keputusan etis yang dibuat oleh negara-negara anggota – hal ini harus dimasukkan dalam teks operasinya,” kata COMECE.

“Keutamaan nasional dalam keputusan nilai etis” harus ditegakkan “dengan cara yang aman secara hukum,” tambahnya.

COMECE mengecam resolusi Parlemen Eropa pada Juni 2022, yang didukung oleh anggota Parlemen dari Partai Sosial Demokrat, Liberal dan Partai Hijau, yang menuntut agar aborsi dinyatakan sebagai “hak fundamental” di semua negara anggota UE.

Pada Juli, COMECE bergabung dengan para pemimpin agama global dalam menyerukan UU yang kuat yang mengharuskan perusahaan-perusahaan Eropa bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

Pada 14 September, ketua COMECE, Uskup Crociata, meminta pemerintah UE untuk mempercepat rencana pakta migrasi dan suaka menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada Juni 2024.

Sumber: Bishops panel voices deep concern over proposed EU ethics law