Pemerintah Bangladesh telah setuju untuk membentuk sebuah komisi untuk melindungi kepentingan kelompok agama-agama minoritas – Buddha, Kristen, dan Hindu – dua hari setelah forum agama minoritas terbesar di negara itu melancarkan aksi mogok makan.

Para pejabat mengumumkan keputusan pemerintah pada 23 September, untuk membentuk komisi minoritas pada Oktober, dua hari setelah Dewan Persatuan Kristen Hindu Buddha Bangladesh (BHBCUC) memulai mogok makan tanpa batas waktu di Dhaka.

Perwakilan dewan itu mengakhiri mogok makan  setelah pengumuman datang dari penasihat politik Perdana Menteri Sheikh Hasina, Kabir Bin Anwar, dan salah satu ketua komite pemilihan Partai Liga Awami yang berkuasa.

BHBCUC telah berencana menggelar serangkaian protes di seluruh negeri itu dari   September yang mendesak sistem dan kebijakan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan kelompok agama minoritas di negara tersebut, menjelang pemilu pada Januari.

Pemerintah setuju untuk membentuk komisi setelah tujuh pemimpin BHBCUC, termasuk dua perempuan, yang melakukan mogok makan dirawat di rumah sakit.

Rana Dasgupta, sekretaris jenderal BHBCUC mengatakan kepada UCA News bahwa keputusan pemerintah diambil selama “sesi khusus parlemen” dan “kami percaya janji yang diberikan kepada kami tidak akan dilanggar.”

Liga Amawi yang berkuasa, dalam manifesto pemilu tahun 2018 berjanji akan mengembalikan tanah yang disita pemerintah dari kelompok agama-agama minoritas seperti Hindu dan Kristen  tahun 1960-an ketika Bangladesh masih menjadi bagian dari Pakistan (sebagai Pakistan Timur).

Partai yang berkuasa tahun 2018 juga berjanji  membentuk komisi minoritas nasional untuk menghilangkan perselisihan di antara etnis minoritas dan kuota khusus dalam pekerjaan dan pendidikan bagi etnis minoritas, anak-anak pekerja kebun teh, dan kaum Dalit yang miskin secara sosial.

“Kami akan bertemu pada 27 September untuk memutuskan apakah akan mengadakan demonstrasi yang besar yang akan dijadwalkan pada 6 Oktober untuk menekan Liga Amawi  memenuhi janji pemilunya,” kata Rana.

Para pemimpin BHBCUC  seperti Dasgupta mengatakan kelompok agama minoritas telah menghadapi penindasan dan diskriminasi  bahkan setelah Bangladesh menjadi negara merdeka tahun 1971, dan mengakhiri hubungannya dengan Pakistan.

Mereka yang menentang kebebasan Bangladesh, terus berupaya membawa Bangladesh kembali ke Islamisasi, yang tidak bisa mentolerir pluralisme agama, dan terus mempertahankan sikap bermusuhan terhadap non-Muslim, kata para pemimpin minoritas.

Pemerintahan berturut-turut tetap acuh tak acuh terhadap serangan terhadap kelompok minoritas, tidak memberikan keadilan dan perlindungan bagi mereka.

Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Bangladesh menginstruksikan pembentukan sebuah komisi untuk mempelajari meningkatnya serangan terhadap kelompok agama minoritas. Namun, pemerintah Liga Amawi tidak mempublikasikan laporan studi komisi tersebut.

Para pemimpin minoritas mengatakan rakyat mereka selalu menjadi sasaran serangan selama pemilu yang dilaporkan bertujuan  mengkonsolidasikan suara umat Islam. Mereka telah meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya serangan menjelang pemilu  yang dijadwalkan pada  Januari.

Minoritas agama dan etnis di Bangladesh berjumlah 8,98 persen dari 165 juta penduduk di negara itu tahun 2022, menurut sensus pemerintah.

Sepuluh tahun lalu mereka membentuk 8,61 persen. Data menunjukkan jumlah mereka telah berkurang sejak tahun 1971 ketika Bangladesh mendeklarasikan kemerdekaan.

Sumber: Bangladesh promises minority panel ahead of national poll