Umat Kristen di negara bagian India selatan telah mendesak pemerintah provinsi untuk mengakhiri kebijakan pendidikan  diskriminatif yang berdampak buruk pada sekolah-sekolah Kristen yang menerima dana negara.

Komunitas Kristen mengelola sekitar 6.000 dari sekitar 8.403 sekolah di Tamil Nadu yang menerima bantuan pemerintah, maka disebut sebagai “sekolah bantuan”.

“Sebagian besar dari mereka berada di desa-desa dimana pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan karena kurangnya infrastruktur,” kata Pastor Antonysamy Solomon, sekretaris Komisi Pendidikan Dewan Uskup Tamil Nadu (TNBC).

Ia mengatakan sekitar 6.000 sekolah, termasuk hampir 2.500 sekolah Katolik, telah berperan sebagai  perintis dalam mendidik beberapa generasi di Tamil Nadu selama lebih dari satu abad.

“Pemerintah setuju memberikan bantuan karena kontribusinya kepada masyarakat. Namun, kini mereka mendiskriminasi kami dan hanya memihak sekolah negeri,” kata Pastor Solomon.

Pemerintah negara bagian itu menyediakan sarapan untuk para siswa di sekolah dasar yang dikelolanya. para siswa yang tidak lulus dari 37.211 sekolah negeri juga mendapat manfaat dari kuota khusus sebesar 7,50 persen untuk masuk ke program pendidikan tinggi seperti kedokteran dan teknik.

Tunjangan bulanan sebesar 1.000 rupee (12 dolar AS) baru-baru ini diumumkan bagi para siswi dari sekolah negeri untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan tinggi.

“Hak istimewa yang sama tidak diberikan kepada para siswi dari sekolah kami,” kata Pastor John Kennedy, SJ, koordinator pendidikan Jesuit di Provinsi Madhurai.

Ada banyak klausul dalam Kebijakan Pendidikan Baru tahun 2018 yang bertentangan dengan kepentingan lembaga minoritas dan lembaga bantuan lainnya, katanya.

“Kami mendesak partai berkuasa Dravida Munnetra Kazhagam untuk segera mengambil langkah mengakhiri diskriminasi,” tambah Pastor Kennedy.

Imam Jesuit itu, yang merupakan bagian dari Komite Penebusan Hak-Hak Sekolah Bantuan Pemerintah Minoritas dan Non-Minoritas, mengatakan kepada UCA News bahwa organisasi tersebut telah mengadakan konferensi untuk menyuarakan keprihatinannya di Kolese St. Joseph di Tiruchi pada 28 September.

Pastor Kennedy mengatakan mereka telah mengundang para ketua dari semua partai politik dan akan melanjutkan perjuangan demi kepentingan siswanya.

Pastor Solomon mengatakan, “Diskriminasi harus diakhiri karena tidak baik bagi masa depan siswa.”

Dia mengatakan jika pemerintah gagal mengambil langkah-langkah perbaikan, maka akan sulit bagi sekolah-sekolah bantuan, termasuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh umat Kristiani, untuk melanjutkan operasinya.

Sekolah bantuan, meskipun dimiliki dan dijalankan  oleh lembaga Gereja dan pihak lain, tetap mengikuti aturan dan ketentuan pemerintah termasuk kurikulum, materi pelajaran, ujian, dan lain-lain. Struktur biaya dan rekrutmen staf sesuai aturan yang dirumuskan pemerintah.

Sumber: Indian Christians seek equal treatment for their schools