UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

ASIA PEKAN INI: Uskup Agung Korea desak umat Katolik bantu migran dan pengungsi

September 30, 2023

ASIA PEKAN INI: Uskup Agung Korea desak umat Katolik bantu migran dan pengungsi

Para migran dari Amerika Selatan menampilkan tarian tradisional untuk memperingati Hari Migran dan Pengungsi Sedunia di Katedral Myeongdong di Seoul, Korea Selatan, pada 24 September 2019. (Foto: Keuskupan Agung Seoul)

 

Setiap akhir pekan, UCA News merangkum berita-berita utama terkait Gereja Katolik dari seluruh wilayah di Asia. Berikut adalah berita-berita utama selama pekan ini.

 

KOREA SELATAN: Umat Katolik di Korea didesak melindungi migran dan pengungsi

Uskup Agung Seoul, Mgr. Peter Chung Soon-taick, mendesak umat Katolik Korea untuk melindungi hak-hak para migran di tengah tindakan keras pemerintah terhadap imigran ilegal dan dugaan pelanggaran HAM di fasilitas-fasilitas penahanan. Prelatus tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam homili pada Misa peringatan Hari Migran dan Pengungsi Sedunia di Katedral Myeongdong di Seoul pada Hari Minggu lalu.

Setelah Misa menampilkan budaya tradisional termasuk musik dan tarian yang dibawakan oleh komunitas migran. Sekitar 1.000 orang, termasuk migran dari Filipina, Vietnam, Mongolia, Indonesia dan Amerika Selatan, berpartisipasi dalam acara tersebut.

Permohonan Uskup Agung Chung muncul ketika kelompok HAM menuduh pemerintah Korea Selatan melanggar hak-hak migran. Negara Asia Timur ini menyambut kedatangan migran asing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat krisis demografi yang dipicu oleh rendahnya angka kelahiran dan populasi yang menua dengan cepat.

Data pemerintah menunjukkan ada 1,3 juta migran legal dan sekitar 410.000 migran ilegal  di negara ini. Sekitar 13.000 migran ilegal telah dideportasi pada Maret dan April.

 

INDIA: Pemimpin Kristen kecam klaim ‘era keemasan’ pemerintah India

Para pemimpin Kristen di India menyesalkan pelecehan dan persekusi yang sedang berlangsung terhadap kelompok minoritas termasuk masyarakat adat dan komunitas kasta rendah. Reaksi ini muncul setelah seorang pria dari kasta atas mengencingi seorang wanita Dalit, yang merupakan insiden kedua dalam waktu kurang dari dua bulan.

Dalam kasus terbaru yang dilaporkan pada Jumat lalu, perempuan miskin Dalit di Negara Bagian Bihar di timur laut India dipukuli dan ditelanjangi karena gagal membayar kembali pinjaman senilai 18 dolar AS. Polisi mengatakan wanita tersebut berhasil melarikan diri ketika terdakwa menyuruh putranya untuk buang air kecil ke dalam mulut wanita tersebut.

Biro Catatan Kejahatan Nasional (NCRB) yang dikelola pemerintah India mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu bahwa kejahatan terhadap kaum Dalit meningkat sebesar 1,2 persen tahun 2021. (Foto: AFP)

Para pemimpin Gereja mengatakan insiden tersebut hanyalah contoh lain dari diskriminasi, penyerangan, pembunuhan dan penghinaan yang terus berlanjut. Pada Juli, seorang pemimpin Partai Bharatiya Janata pro-Hindu di Negara Bagian Madhya Pradesh diduga mengencingi seorang pria dari masyarakat adat tersebut.

Data pemerintah menunjukkan kejahatan terhadap kaum Dalit, yang merupakan 16 persen dari 1,4 miliar penduduk negara itu, terus meningkat.

 

BANGLADESH: Bangladesh berjanji bentuk komisi minoritas jelang pemilu

Menjelang pemilu nasional mendatang, pemerintah Bangladesh telah setuju untuk membentuk sebuah komisi untuk melindungi kepentingan agama-agama minoritas – Buddha, Kristen, dan Hindu – pada Oktober.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Sabtu lalu, dua hari setelah forum minoritas terbesar di negara itu, Dewan Persatuan Kristen Hindu Buddha Bangladesh, melancarkan mogok makan tanpa batas waktu di Dhaka.

Para aktivis dari Komunitas Internasional untuk Kesadaran Krishna (ISKCON) berpartisipasi dalam demonstrasi di pinggiran Ahmadabad pada 23 Oktober 2021, menentang kekerasan agama  terhadap umat Hindu di Bangladesh. (Foto oleh SAM PANTHAKY/AFP)

Dewan itu sebelumnya menuduh Liga Awami yang berkuasa tidak menepati janjinya sebelum pemilu sebelumnya. Dewan tersebut telah merencanakan serangkaian protes di seluruh negeri hingga September yang mendesak sistem dan kebijakan pemerintah di tengah penindasan yang sedang berlangsung terhadap kelompok agama minoritas termasuk kekerasan dan perampasan tanah.

Pemerintah setuju untuk membentuk komisi setelah tujuh pemimpin dewan, termasuk dua perempuan, yang melakukan mogok makan dirawat di rumah sakit. Pemogokan dibatalkan setelah pengumuman tersebut.

 

NEPAL: Guru di Nepal batal mogok kerja terkait RUU pendidikan

Ribuan guru di Nepal membatalkan pemogokan terkait RUU pendidikan pada Jumat lalu setelah pemerintah setuju untuk mengatasi keluhan mereka. Pemogokan tersebut mengakibatkan sebagian besar dari 29.000 sekolah di negara itu ditutup selama tiga hari.

Para guru yang gelisah mengatakan bahwa RUU itu mengancam keamanan dan pekerjaan mereka. Sekitar 282.500 guru dari sekolah negeri dan swasta bergabung dalam protes yang berdampak pada  lebih dari 7 juta siswa.

Para anggota Asosiasi Guru Nepal mengadakan protes di dekat parlemen terkait RUU tentang aturan sekolah yang baru di Kathmandu pada 21 September. (Foto: AFP)

Para guru menuduh bahwa RUU tersebut  menyerahkan yurisdiksi guru sekolah kepada pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Mereka khawatir perubahan tersebut akan mendorong infiltrasi politik dalam manajemen guru.

Usulan RUU Pendidikan Sekolah tahun 2023 berupaya mereformasi UU Pendidikan yang telah berusia lima dekade. Di tengah kegagalan tersebut, para aktivis HAM dan pendidik telah mengimbau para guru untuk tidak mencabut hak siswa atas pendidikan.

 

INDONESIA: Gereja dan aktivis HAM di Papua kecam penggerebekan polisi di  gereja

Kelompok Gereja dan aktivis HAM di Papua mengecam penggerebekan polisi di sebuah gereja dan dugaan penyerangan serta penangkapan lima anggotanya. Laporan mengatakan polisi secara paksa memasuki Gereja Kingmi  di Keneyam, Kabupaten Nduga  pada 17 September dan menangkap anggotanya, menuduh mereka mendukung separatis Papua.

Dalam pernyataannya Jumat pekan lalu, Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak pemerintah dan aparat keamanan di wilayah tersebut menghentikan segala bentuk kekerasan dan menjunjung tinggi HAM.

Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, dan Aliansi Demokratik Papua juga mengkritik penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Gereja Kingmi di Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua, tempat polisi dilaporkan masuk secara paksa pada 17 September dan menangkap lima  jemaah yang menuduh mereka sebagai pendukung kelompok pro-kemerdekaan. (Foto disediakan)

Insiden itu terjadi dua hari setelah lima jenazah warga sipil ditemukan di sungai menyusul bentrokan antara pasukan keamanan dan pemberontak di wilayah mayoritas Kristen yang dilanda konflik.

Kelompok HAM melaporkan 31 insiden kekerasan termasuk penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan tindakan kekerasan lainnya sejak Januari.

 

FILIPINA: ‘Sekte’ di Filipina hadapi penyelidikan atas tuduhan pelecehan seksual

Beberapa anggota, termasuk para pemimpin “sekte” di Filipina yang mayoritas beragama Katolik, telah dituduh melakukan kejahatan seperti pemerkosaan dan pernikahan paksa anak-anak, narkoba dan kepemilikan senjata.

Parlemen mengeluarkan surat panggilan kepada Soccorro Bayanihan Services Inc., yang berbasis di Provinsi Surigao, wilayah Mindanao, Kamis lalu. Kelompok tersebut menghadapi sidang yang dijadwalkan pada 28 September.

Soccorro Bayanihan Services Inc., yang diduga merupakan aliran sesat, yang berbasis di daerah pegunungan yang dijaga ketat di Mindanao, Filipina selatan. (Foto: AFP)

Pemimpin kelompok itu, Jey Rence Quilario, yang dituduh memiliki tentara pribadi, ditahan setelah sidang Senat. Dugaan kejahatan ini terungkap setelah Senator Risa Hontiveros baru-baru ini mengungkapkan tentang keberadaan “sekte” di daerah tertutup dan dijaga ketat di Sitio Kapihan, bagian pegunungan di kota Socorro.

Beberapa mantan anggota melaporkan kejahatannya. Laporan media menyebutkan organisasi tersebut memiliki sedikitnya 3.500 anggota, termasuk 1.580 anak-anak. Quilario, juga dikenal sebagai “Senyor Aguila” atau Mr. Elang, diduga mengaku sebagai “mesias”.

 

CHINA: Paus tunjuk dua uskup China untuk hadir dalam sinode

Paus Fransiskus telah menunjuk dua uskup dari daratan China sebagai anggota  Sinode Para Uskup mendatang di Roma.

Uskup Zhoucun, Mgr. Joseph Yang Yongqiang pernah menjabat sebagai wakil ketua Dewan Uskup China yang terkait dengan pemerintah, dan Uskup Jining, Mgr. Anthony Yao Shun adalah uskup pertama yang ditahbiskan setelah Vatikan dan China menandatangani kesepakatan  mengenai penunjukan uskup tahun 2018.

Mereka akan menjadi salah satu dari 365 anggota sinode yang menghadiri pertemuan pada 4-19 Oktober.

Paus Fransiskus (tengah) merayakan Misa penutupan pada akhir Sinode Para Uskup di Basilika Santo Petrus di Vatikan pada 28 Oktober 2018. (Foto: AFP)

Sebelumnya, Paus menunjuk Uskup Hong Kong, Mgr. Stephen Chow Sau-Yan, yang ditunjuk sebagai Kardinal sebagai anggota, namun tidak ada uskup dari daratan China.

Misionaris Scheut dari Belgia yang merupakan pakar China, Pastor Jeroom Heyndrickx, mengatakan keputusan paus untuk memasukkan para uskup dari China menunjukkan hasil positif dari kesepakatan Sino-Vatikan meskipun dialog antara Beijing dan Takhta tidak berjalan sesuai keinginan.

 

HONG KONG: Otoritas Hong Kong kecam seruan pembebasan Jimmy Lai

Pemerintah Hong Kong yang dikontrol Beijing mengecam tuntutan yang dibuat oleh forum kelompok HAM di luar negeri terhadap tindakan hukum terhadap pendukung pro-demokrasi Jimmy Lai, pada peringatan seribu hari penahanannya.

Kelompok HAM yang berbasis di Washington DC, Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, mengeluarkan surat pada Senin yang ditandatangani oleh sekitar 67 kelompok HAM lainnya, mendesak Presiden AS Joe Biden untuk menyerukan Hong Kong agar Lai “dibebaskan segera dan tanpa syarat”.

Taipan media Jimmy Lai berpose saat wawancara dengan AFP di Kantor Next Digital di Hong Kong, sebulan sebelum dia ditangkap pada 10 Agustus berdasarkan undang-undang keamanan nasional baru Beijing. (Foto: AFP/UCAN)

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, pemerintah Hong Kong mengatakan pernyataan berbagai organisasi dan media yang menentang tindakan penegakan hukum dan proses hukum terkait dengan Lai adalah “menyesatkan dan fitnah” dan merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Hong Kong.

Lai yang beragama Katolik dan pendiri surat kabar pro-demokrasi Apple Daily yang sekarang sudah tidak ada lagi, pertama kali ditangkap berdasarkan undang-undang keamanan nasional karena dicurigai “berkolusi dengan kekuatan asing” pada Agustus 2020.

Ia selanjutnya dituduh melakukan penipuan dan secara resmi didakwa pada Desember 2020. Lai divonis bersalah dan dipenjara selama lima tahun sembilan bulan akibat penipuan pada Desember lalu.

 

KAMBOJA: Para imam baru membawa harapan bagi Gereja kecil di Kamboja

Para pemimpin Katolik di Kamboja mengatakan pentahbisan empat imam pribumi  dalam waktu kurang dari sebulan adalah tanda-tanda harapan dan pertumbuhan Gereja kecil di negara mayoritas Buddha tersebut.

Misionaris Prancis Uskup Olivier Schmitthaeusler, Vikaris Apostolik Phnom Penh, menahbiskan tiga imam diosesan di Katedral Santo Petrus dan Paulus di ibu kota negara, Sabtu lalu.

Pastor Damo Martin Chour adalah imam Jesuit pertama dari Kamboja. Dia termasuk di antara empat imam baru yang ditahbiskan di negara itu sejak Agustus. (Foto: Konferensi Jesuit Asia Pasifik)

Ratusan umat Katolik dari seluruh negeri menghadiri upacara yang ditandai dengan budaya tradisional, termasuk musik dan kostum. Hal ini terjadi setelah pentahbisan imam Jesuit pribumi pertama, Pastor Damo Martin Chour, pada 19 Agustus.

Gereja Katolik di Kamboja memiliki sekitar 20.000 anggota, 14 imam pribumi dan sekitar 100 imam misionaris dan religius yang berbasis di 80 paroki. Umat Kristen berjumlah kurang dari satu persen dari lebih dari 16 juta penduduk negara itu. Gereja hampir layu selama perang saudara yang mematikan di Kamboja, namun bangkit kembali setelah para misionaris kembali tahun 1990-an.

 

JEPANG: Gereja Unifikasi Jepang sesalkan program TV yang disiarkan oleh lembaga penyiaran negara NHK

Gereja Unifikasi Jepang menyesalkan program TV yang disiarkan oleh lembaga penyiaran negara NHK karena dianggap mencemarkan nama baik dan menuntut pembatalannya.

Gereja mengeluarkan nota protes yang meminta NHK untuk segera menghentikan acara ‘Kikenna Sasayaki,’ atau Bisikan Berbahaya, dengan alasan bahwa acara tersebut telah menyebabkan “kerusakan serius” pada reputasinya.

Judul program sebelumnya ‘Akuma no Sasayaki‘ yang diterjemahkan menjadi Bisikan Setan, diubah menyusul protes tersebut. Gereja juga menuntut permintaan maaf resmi karena menggunakan frasa yang “menghina”.

Para anggota Gereja Unifikasi menghadiri rapat umum di Seoul pada 18 Agustus 2022, untuk memprotes liputan media yang diterima kelompok tersebut di Jepang setelah pembunuhan mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe pada awal Juli. (Foto oleh Anthony WALLACE/AFP)

Pertunjukan tersebut mencakup dramatisasi upaya masa lalu untuk merekrut orang-orang percaya untuk Gereja Unifikasi; termasuk menyembunyikan nama grup dan taktik penjualan dari pintu ke pintu yang disamarkan sebagai kegiatan amal.

Gereja kontroversial ini mendapat sorotan dan kritik menyusul pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 8 Juli tahun lalu.

Abe ditembak oleh Tetsuya Yamagami yang dilaporkan mengatakan kepada penyelidik bahwa dia memiliki dendam terhadap mantan PM tersebut karena hubungannya dengan Gereja Unifikasi. Ibunya dilaporkan menyumbangkan 100 juta yen atau 720.000 Dolar AS, sebidang tanah dan rumah mereka, kepada gereja itu yang menghancurkan keluarga tersebut.

Sumber: Korean archbishop urges Catholics to help migrants refugees

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi