UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Para rektor PT Katolik prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia

Pebruari 5, 2024

Para rektor PT Katolik prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia

Logo Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia.

 

Para rektor dan ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik  (APTIK) Indonesia mengungkapkan keprihatinan mereka dengan kondisi demokrasi dan hukum menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,” kata 24 rektor dan ketua PT Katolik, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 3 Februari di Surabaya, Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pemilu 2024 secara serentak pada 14 Februari.

“Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia,” kata mereka.

Mereka menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas yang baik serta memegang teguh sumpah jabatan mereka sesuai tugas pokok dan fungsi mereka, dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas mereka.

Mereka mendesak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk menjunjung tinggi azas Pemilu yang langsung, umum, bersih, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL) untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar mereka dapat menggunakan hak pilih mereka secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.

Mereka juga mendesak aparat negara – Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (POLRI) – selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

“Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia,” tegas mereka.

“Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan sesudahnya.”

Mereka mengajak semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat Pemilu.***

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi