UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Kelompok HAM internasional serukan penyelidikan kejahatan perang junta Myanmar

Pebruari 9, 2024

Kelompok HAM internasional serukan penyelidikan kejahatan perang junta Myanmar

Sebuah jalan di Yangon yang sebelumnya sibuk tampak sepi selama 'mogok diam-diam' untuk memperingati tiga tahun kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari. (Foto: AFP)

 

Militer Myanmar harus diadili atas kejahatan perang karena membunuh 17 warga sipil, termasuk sembilan anak, dan merusak sebuah sekolah dan gereja dalam serangan udara bulan lalu, kata sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional.

Serangan udara yang menewaskan 17 warga sipil yang berkumpul untuk menghadiri kebaktian di gereja pada 7 Januari harus diselidiki atas kejahatan perang ini, kata Amnesty International (AI) pada 7 Februari.

Dugaan serangan udara sekitar pukul 10.30 pagi itu merusak gereja Baptis, sebuah sekolah, dan enam rumah di Desa Kanan di wilayah Sagaing, yang berbatasan dengan India.

Sembilan anak yang meninggal itu beragama Kristen dan dua di antaranya tewas saat bermain sepak bola. Anak-anak tersebut tewas dalam rangkaian ledakan pertama dan banyak korban berusaha melarikan diri ke tempat aman ketika serangan udara kedua menghantam mereka, kata badan HAM tersebut.

Setidaknya 20 orang terluka dalam pemboman mematikan di wilayah yang diperangi itu, yang saat ini berada di bawah kendali pemberontak bersenjata, katanya.

Desa Kanan terletak di jalan raya antara Kalay dan Tamu. Desa ini adalah rumah bagi sekitar 2.000 orang, sebagian besar beragama Kristen. Sejak 7 November tahun lalu, wilayah tersebut berada di bawah kendali kelompok pemberontak yang mencakup etnis Kristen bersenjata.

Kasus genosida yang diajukan oleh Gambia sudah menunggu keputusan di Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap tentara Myanmar, yang merebut kekuasaan pada Februari 2021 dengan menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Pada November 2023, beberapa negara, termasuk Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris,  mendukung Gambia melawan Myanmar di ICJ atas kematian ribuan perempuan, anak-anak dan laki-laki Rohingya dalam serangan militer tahun 2017.

Berdasarkan Konvensi Den Haag tentang Serangan terhadap tempat ibadah serta rumah sakit dan lembaga pendidikan dilindungi. Serangan itu dianggap sebagai kejahatan perang. Sebanyak 4.485 warga sipil telah tewas sejak kudeta.

Pada 6 Februari, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan sembilan orang mengecam serangan udara “tanpa pandang bulu” yang dilakukan militer terhadap warga sipil ketika membahas upaya untuk menerapkan perjanjian damai yang sejauh ini tidak efektif di negara itu.

Semua perkembangan hukum dan diplomatik terjadi ketika militer dilaporkan menghadapi potensi kerugian besar di medan perang setelah kelompok etnis bersenjata menguasai berbagai wilayah di negara ini menyusul keberhasilan Operasi 1027 pada Oktober tahun lalu.

Wilayah penting Sagaing telah menyaksikan serangan brutal oleh militer sebagai bagian dari strategi yang telah lama dilakukan terhadap pendukung sipil.

Tentara membantah tuduhan melakukan serangan udara di Desa Kanan dan menganggap laporan serangan udara tersebut sebagai “berita palsu.”

Namun, kelompok HAM itu mewawancarai empat saksi dan menganalisis 99 foto dan video, termasuk foto mereka yang tewas dan terluka dalam pemboman tersebut.

Semua kerusakan struktural yang terjadi pada sekolah, gereja dan rumah-rumah di sekitarnya terjadi akibat serangan udara, klaim kelompok HAM tersebut.

Bukti menunjukkan setidaknya tiga lokasi dampak  bom pesawat masing-masing berbobot sekitar 250 kg, kata kelompok tersebut.

Mereka mengklaim bahwa gambar dari satelit juga menguatkan serangan udara.

AI meninjau sebuah video yang menunjukkan “jet tempur A-5 buatan China yang terbang di atas desa itu.”

“Saat mendengar suara sepeda motor, kami ketakutan. Serangan ini meninggalkan luka emosional. Kami tidak bisa pergi ke gereja,” kata seorang saksi dari Desa Kanan kepada AI.

Matt Wells, direktur Program Respons Krisis AI, mengatakan serangan mematikan terhadap warga sipil “tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.”

“Dunia tidak bisa terus mengabaikan hal ini sementara militer Myanmar tanpa henti menyerang warga sipil dan sasaran sipil, termasuk gereja, sekolah, dan rumah sakit,” kata Wells dalam pernyataannya pada 7 Februari.

Serangan-serangan ini harus diselidiki sebagai kejahatan perang, dan Dewan Keamanan PBB harus merujuk situasi di Myanmar ke ICJ, tambahnya.

Empat anak tewas dan sedikitnya 15 lainnya terluka dalam serangan udara yang dilakukan junta terhadap sekolah-sekolah di Negara Bagian Kayah pada 5 Februari.

Umat Kristen merupakan 6 persen dari 54 juta penduduk Myanmar, 89 persen di antaranya beragama Buddha.

Sumber: Call for probe into myanmar junta’s war crimes

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi