UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Gereja Filipina adakan demonstrasi jalanan menentang perubahan konstitusi

Mei 24, 2024

Gereja Filipina adakan demonstrasi jalanan menentang perubahan konstitusi

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyambut Ratu Maxima dari Belanda, penasihat khusus Sekjen PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan, di Istana Malacanang di Manila pada 22 Mei. Marcos telah mengusulkan perubahan konstitusi untuk meningkatkan investasi asing di negara tersebut. (Foto: AFP)

 

Para pejabat Gereja di Filipina berpidato di depanpara demonstran di sebuah jalan di Manila, meminta masyarakat  menentang langkah pemerintah untuk mengamandemen konstitusi negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik tersebut.

“Mari kita nyatakan penolakan kita terhadap perubahan kontitusi tersebut,” kata Uskup Jose Colin Bagaforo, ketua Caritas Filipina, cabang sosial Konferensi Waligereja Filipina (CBCP).

Sekitar 3.000 orang dari berbagai paroki di Manila dan sekitarnya bergabung dalam aksi doa pada 22 Mei, yang menurut seorang pejabat Gereja merupakan “pertunjukan persatuan yang kuat” melawan rencana Presiden Ferdinand Marcos Jr untuk mengubah konstitusi, yang dikenal sebagai perubahan piagam di negara itu.

“Memprioritaskan kebutuhan rakyat Filipina” daripada mengusulkan amandemen terhadap konstitusi negara tersebut tahun 1987, kata Uskup Bagaforo pada demonstrasi di Manila.

“Pawai ini bukan sekadar protes. Ini adalah permohonan yang penuh doa kepada para pemimpin untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” kata Uskup Bagaforo, saat demonstrasi  di luar gedung Senat.

Marcos, yang terpilih sebagai Presiden tahun 2022, telah mengusulkan perubahan pada konstitusi negara tersebut, yang konon bertujuan meningkatkan investasi asing di salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia.

Presiden Trump mengatakan konstitusi yang ada saat ini “tidak ditulis untuk dunia yang terglobalisasi.”

Pada Maret tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mencabut pembatasan dalam konstitusi mengenai kepemilikan asing atas lembaga pendidikan, sektor periklanan, dan utilitas publik.

Senat (majelis tinggi) menentang langkah tersebut dan telah mengusulkan RUU untuk menentang perubahan tersebut.

Kedua majelis dijadwalkan sidang pada 25 Mei dan berkumpul kembali pada 22 Juli.

Gereja telah meminta semua paroki untuk meluncurkan kegiatan doa dan novena yang didedikasikan kepada Bunda Maria Penolong Abadi untuk “mencerahkan para pembuat undang-undang (UU)” selama periode ini.

Uskup Bagaforo mengatakan kepada media selama reli bahwa pemerintah harus mendidik masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi saat ini.

Konstitusi negara ini membatasi kepemilikan asing di berbagai industri dengan batas tidak lebih dari 40 persen. Konstitusi juga melarang kepemilikan asing di media massa.

Anggota parlemen telah mengesahkan beberapa UU untuk mencabut pembatasan tersebut, namun konstitusionalitas UU tersebut masih menjadi bahan perdebatan.

Banyak orang khawatir bahwa perubahan piagam tersebut akan mengubah batasan masa jabatan presiden, sehingga memungkinkan Marcos Jr. untuk terus berkuasa.

Saat ini, presiden dibatasi satu masa jabatan selama enam tahun di negara berpenduduk 112 juta jiwa tersebut.

Para demonstran  pada rapat umum tersebut meminta pemerintah untuk memperbaiki isu-isu terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, sumber daya alam, dan upah.

“Kami percaya pada kekuatan tindakan kolektif untuk membawa perubahan positif,” kata Uskup Bagaforo pada rapat umum tersebut.

Sebuah kelompok pemuda Kristen memuji Gereja atas sikap tegasnya menentang perubahan piagam.

Gereja membantu orang-orang untuk “menyebarkan Kabar Baik,” kata Kej Andres, ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Filipina, dalam sebuah pernyataan pada 22 Mei.

Laporan-laporan media juga berbicara tentang ketakutan beberapa legislator bahwa perubahan kontitusi tersebut akan menghapuskan Senat dan memperkenalkan bentuk pemerintahan parlementer unikameral.

Ketua Senat yang baru terpilih Francis Escudero termasuk di antara anggota parlemen yang menentang perubahan piagam tersebut.

Pada Januari, Konferensi Waligereja Filipina mendesak pemerintah untuk berhati-hati dalam mengubah piagam tersebut.

Pada Maret tahun ini, survei independen Pulse Asia mengatakan 88 persen warga Filipina menentang perubahan konstitusi  tersebut.

Sumber: Filipino church organizes street rally to oppose charter change

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi