UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

ASIA PEKAN INI: Utusan khusus paus hadiri pelantikan presiden Taiwan

Mei 25, 2024

ASIA PEKAN INI: Utusan khusus paus hadiri pelantikan presiden Taiwan

Presiden Taiwan Lai Ching-te (tengah), Ibu Negara Wu Mei-ju (kiri), dan Wakil Presiden Hsiao Bi-khim (kanan) bereaksi setelah pidato pengukuhannya setelah dilantik pada upacara pelantikan di Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei pada 20 Mei. (Foto: AFP)

 

Setiap akhir pekan, UCA News merangkum berita-berita utama terkait Gereja Katolik dari seluruh wilayah di Asia. Berikut adalah berita-berita utama selama pekan ini.

 

TAIWAN: Utusan khusus paus hadiri pelantikan presiden baru Taiwan

Utusan Vatikan Uskup Agung Charles Brown termasuk di antara pejabat tinggi yang hadir pada upacara pelantikan presiden baru Taiwan William Lai Ching-te pada Senin.

Uskup Agung Brown, Duta Besar Vatikan untuk Filipina, menghadiri program tersebut sebagai bagian dari perjalanan tiga harinya ke pulau tersebut.

Lai, 64, adalah anggota Partai Progresif Demokratik nasionalis yang berkuasa dan terpilih sebagai presiden Taiwan ke-8 pada pemilu 13 Januari.

Partainya memenangkan pemilu ketiga berturut-turut meskipun ada ancaman yang meningkat dari China, yang berusaha mempengaruhi pemilu di pulau tersebut. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan mengancam akan mencaploknya secara militer.

Uskup Agung Brown mengunjungi Taiwan sebagai utusan khusus Paus Fransiskus dan mengikuti beberapa acara termasuk perjamuan kenegaraan mantan Presiden Tsai Ing-wen dan bertemu dengan Presiden Lai.

Presiden baru itu meminta China untuk berhenti mengintimidasi Taiwan dan mengatakan bahwa masa depan Taiwan akan ditentukan oleh 23 juta penduduknya.

 

INDIA: Kelompok Gereja mediasi pertemuan untuk perdamaian di Manipur

Kelompok Gereja India, Organisasi Kristen Seluruh Manipur, telah memediasi pertemuan pertama untuk perdamaian di antara masyarakat adat Kristen  dan Hindu Meitei dari Negara Bagian Manipur, timur laut India.

Hal ini terjadi setelah satu tahun kekerasan terus berlanjut yang merenggut lebih dari 200 nyawa, melukai ratusan orang, dan membuat lebih dari 50.000 orang mengungsi.

Tujuh perwakilan dari kedua komunitas menghadiri pertemuan di Negara Bagian Assam pada Jumat lalu. Pembicaraan perdamaian diadakan di fasilitas yang dikelola oleh Kongregasi Salesian di ibu kota negara bagian itu, Guwahati.

Seorang anak tidur siang di dalam kamp bantuan di Manipur, India pada 25 Juli 2023. Kekerasan yang sudah berlangsung selama satu tahun di negara bagian timur laut India yang berbatasan dengan Myanmar ini masih belum berakhir. (Foto: AFP)

Seorang pejabat Gereja yang terlibat dalam pertemuan tersebut mengatakan kedua kelompok sepakat untuk menjangkau umat mereka “dengan pikiran positif.”

Kekerasan etnis meletus di Manipur pada 3 Mei tahun lalu setelah kelompok masyarakat adat  memprotes tuntutan status kesukuan bagi umat Hindu Meitei, yang merupakan mayoritas.

Pemerintahan yang berkuasa di negara bagian itu dan pusat menghadapi kritik luas karena gagal meredakan perpecahan dan kekerasan di Manipur.

 

TIBET: Anak-anak di Tibet gunakan bentuk protes  unik mengecam otoritas China

Anak-anak di Tibet menggunakan bentuk protes yang unik untuk mengecam pemerintahan represif China.

Partai Komunis China telah mendorong wisatawan domestik China dan internasional untuk mengunjungi kuil Buddha terkenal dan berfoto dengan para biksu.

Hal ini mendorong anak-anak dan remaja Tibet di Nagku, Tibet Utara, menggunakan tali atau cambuk tradisional “urduo” yang terbuat dari bulu domba atau kambing sebagai bentuk protes.

Seorang gadis muda Tibet menggunakan tali ‘urduo’ dalam gambar tak bertanggal ini. (Foto: Binter Winter melalui Weibo)

Tali tersebut digunakan oleh para penggembala untuk menggiring ternak dan melempar batu untuk menakuti binatang liar.

Anak-anak menggunakan “urduo” ketika kereta api yang membawa turis melewati daerah mereka dan mencambuk kereta yang lewat atau melempar batu kecil, yang menurut mereka tidak dimaksudkan untuk melukai siapa pun.

Beijing mencaplok Tibet tahun 1950-an dan secara brutal menghancurkan segala bentuk perbedaan pendapat.

Beijing juga dituduh melakukan upaya sistematis untuk menghancurkan budaya Tibet dan Buddhisme Tibet untuk mendapatkan kendali lebih besar atas wilayah tersebut.

 

FILIPINA: Dua pastor dan puluhan aktivis dituduh pendaan terorisme

Kelompok advokasi di Filipina mendesak pemerintah untuk segera membatalkan tuduhan teror terhadap 27 aktivis, termasuk dua pastor Katolik, yang dituduh mendanai pemberontak komunis di Pulau Negros oleh militer.

Para aktivis tersebut terkait dengan Jaringan Sumber Daya Pemberdayaan Komunitas yang berbasis di Kota Cebu, Filipina tengah. Mereka dituduh mendanai front NPA atau Tentara Rakyat Baru, sayap bersenjata Partai Komunis Filipina.

Para anggota sayap bersenjata komunis, Tentara Rakyat Baru (NPA), berjalan melewati bendera palu dan arit yang dikibarkan di sebuah desa saat memperingati 46 tahun berdirinya negara tersebut, di Pulau  Mindanao, pada 26 Desember 2014 . (Foto: AFP)

Dituduh sebagai kelompok teroris oleh pemerintah, NPA telah terlibat dalam pemberontakan komunis selama lebih dari lima dekade.

Setelah dakwaan tersebut, pengadilan regional Kota Cebu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa, namun mereka berhasil mendapatkan jaminan.

Kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa pemerintahan berturut-turut telah mengeksploitasi undang-undang anti-teror untuk mencap aktivis dan kritikus sebagai simpatisan komunis untuk membungkam perbedaan pendapat selama bertahun-tahun.

 

INDONESIA: Polisi  NTT tetapkan politisi Katolik sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang

Polisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  menetapkan seorang politisi Katolik sebagai tersangka dalam kasus perdagangan orang yang memicu protes dari aktivis hak asasi manusia dan kelompok Gereja.

Yuvinus Solo, anggota DPRD terpilih di Pulau Flores yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, yang merupakan bagian dari provinsi tersebut, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu.

Hal ini terjadi setelah terjadi protes di Flores atas kasus baru-baru ini yang melibatkan puluhan pekerja lokal yang dikirim bekerja di perkebunan kelapa sawit secara ilegal.

Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)  mengadakan protes di Kabupaten Sikka di Provinsi NTT  pada 13 Mei untuk menuntut penanganan cepat atas kasus perdagangan manusia. (Foto disediakan)

Majikan mereka dilaporkan melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian seorang pekerja, sehingga memicu keributan di Flores. Jika terbukti, Solo terancam hukuman 3-15 tahun penjara dan denda maksimal setara 3.7000 Dolar AS.

Provinsi NTT yang miskin berada di puncak daftar provinsi di Indonesia dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Provinsi ini melaporkan 185 kasus perdagangan orang  tahun lalu.

 

KAMBOJA: Puluhan warga India yang diselamatkan dari Kamboja akan kembali ke negara mereka

Enam puluh warga India yang diselamatkan dari kompleks penipuan di kota Sihanoukville, Kamboja selatan, akan kembali ke rumah mereka menyusul protes dari lebih dari 300 rekan senegaranya.

Para korban diduga ditipu untuk menerima tawaran pekerjaan palsu di kompleks Jinbei-4 – sebuah kompleks kasino yang terkait dengan perdagangan manusia.

Warga India tersebut telah diangkut ke ibu kota Phnom Penh dan menunggu untuk dipulangkan ke tanah air mereka.

Sekitar 150 dari 300 orang tersebut berasal dari Visakhapatnam, di pantai timur tengah India, dan daerah sekitarnya dan telah terdampar di Kamboja selama lebih dari setahun.

Polisi China mengawal para tersangka saat mereka bersiap untuk naik pesawat di bandara internasional Phnom Penh dalam foto arsip 12 Oktober 2017 ini. Kamboja mendeportasi 74 warga negara China yang dicurigai melakukan penipuan telekomunikasi untuk memeras uang dari korban di negara asal mereka. (Foto: AFP)

Polisi India mengatakan para korban perdagangan orang menuduh mereka dipaksa oleh petugas China untuk melakukan kejahatan dunia maya setelah menerima pekerjaan sebagai operator entri data.

Sihanoukville muncul sebagai pusat perdagangan manusia selama pandemi Covid-19 yang menargetkan orang-orang dari China serta negara-negara Asia Tenggara dan Selatan.

 

KOREA SELATAN: Laporan pemerintah mengenai pemberontakan demokrasi Korea Selatan picu protes dari kelompok sipil

Sebuah laporan yang disponsori pemerintah mengenai pemberontakan demokrasi Korea Selatan  tahun 1980 memicu kritik dari kelompok masyarakat sipil, korban, dan pemimpin tertinggi Katolik.

Mereka mempertanyakan “distorsi fakta” dalam laporan peringatan 44 tahun Pemberontakan Gwangju Jumat lalu.

Dalam Misa peringatan di Katedral Namdong, Uskup Agung Simon Ok Hyun-jjn dari Gwangju mengatakan banyak orang yang bermasalah dengan laporan tersebut, yang hanya menampung pandangan para pelaku kekejaman.

Kelompok masyarakat sipil dan korban menunjukkan kurangnya dengar pendapat publik dan investigasi yang tepat.

Uskup Agung Simon Ok Hyun-jin merayakan Misa untuk memperingati 44 tahun gerakan demokrasi 18 Mei di Katedral Peringatan 18 Mei di Namdong, Gwangju pada 17 Mei. (Foto milik Kantor Humas Keuskupan Agung Gwangju)

Pemberontakan Gwangju adalah pemberontakan masyarakat pro-demokrasi melawan kediktatoran militer jenderal militer Chun Doo-hwan yang memerintah Korea Selatan dari tahun 1980 hingga 1988.

Para pengunjuk rasa menghadapi tindakan keras dari pasukan pemerintah, menyebabkan banyak orang terbunuh, terluka atau diperkosa.

Pemberontakan rakyat, yang didukung oleh Gereja, memaksa penggulingan Chun dan kembalinya demokrasi di negara tersebut.

 

THAILAND: Thailand  ratifikasi Konvensi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa

Thailand telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dan menjadi salah satu dari 74 negara anggota yang menandatangani konvensi tersebut. Pihak berwenang mengumumkan keputusan tersebut pada Senin.

Kelompok HAM mengatakan mereka khawatir dengan komitmen Thailand untuk menegakkan konvensi tersebut karena negara tersebut baru-baru ini dikritik karena memperdagangkan para pembangkang di pengasingan.

Direktur Human Rights Watch Asia Elaine Pearson menekankan bahwa Thailand semakin terlibat dalam ‘swap mart’ dengan pemerintah negara-negara tetangga untuk saling bertukar pendapat secara tidak sah.

Tahanan asing terlihat di pusat penahanan imigrasi di Bangkok dalam foto yang diambil pada 21 Januari 2019 ini. Pihak berwenang Thailand dituduh menjalankan ‘swap mart’ dengan pemerintah negara tetangga untuk saling bertukar pembangkang secara tidak sah. (Foto: AFP)

Pekan lalu, Human Rights Watch merilis laporan yang merinci peningkatan penindasan terhadap warga negara asing yang mencari perlindungan pengungsi di Thailand, sehingga semakin tidak aman bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan.

Laporan tersebut menganalisis 25 kasus di Thailand antara tahun 2014 dan 2023 dan melakukan 18 wawancara termasuk dengan para korban, anggota keluarga mereka, dan saksi kekerasan.

 

VIETNAM: Umat Katolik di Vietnam menentang  pembangunan sekolah baru di atas tanah milik Gereja.

Umat Katolik dari Gereja Paroki di Vietnam menentang rencana pemerintah untuk membangun sekolah baru di atas tanah milik Gereja.

Para pengunjuk rasa mengatakan tanah Gereja Thanh Hai di bawah Keuskupan Phan Thiet di Provinsi Binh Thuan ‘dipinjamkan’ kepada pemerintah pada tahun 1975 setelah pengambilalihan dan reunifikasi Vietnam oleh komunis.

Umat paroki Thanh Hai memprotes rencana pemerintah setempat untuk membangun sekolah di atas tanah yang dipinjam dari gereja Thanh Hai, pada 8 Mei. (Foto: rfa.org)

Beberapa pengunjuk rasa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan sangat menyakitkan melihat pemerintah berusaha mengambil tanah Gereja yang menyimpan kenangan orang tua dan kakek-nenek mereka yang telah berusaha keras dan bekerja keras untuk itu.

Paroki telah meminjamkan dua gedung sekolah yang termasuk dalam lahan seluas satu setengah hektar kepada pemerintah untuk difungsikan sebagai sekolah umum.

Pada awal Mei, ratusan umat Katolik berkumpul di komplek paroki dan menghentikan pihak berwenang mengukur dan membagi dua tanah berdasarkan klaim ini.

 

MYNAMAR: Pemboman udara oleh junta Myanmar rusak dua gereja

Pemboman udara yang dilakukan junta militer Myanmar telah menyebabkan kerusakan pada sebuah Gereja Katolik dan Gereja Baptis di Negara Bagian Chin yang mayoritas penduduknya beragama Kristen pada minggu kedua Mei.

Kantor berita Vatikan, Fides, melaporkan bahwa gereja-gereja di desa Lungtak diserang ketika militer melancarkan serangan untuk mengusir pemberontak etnis dari daerah tersebut.

Serangan udara junta Myanmar menghancurkan gereja Baptis di Ramthlo, kotapraja Falam, Negara Bagian Chin pada 12 Agustus 2023. Bom udara pada 11-12 Mei menyebabkan Gereja Katolik dan Gereja Baptis rusak. (Foto: RFA/Wartawan Warga)

Serangan itu juga menghancurkan lima rumah, menyebabkan penduduk desa yang ketakutan meninggalkan rumah mereka.

Gereja Katolik yang terkena dampak berada di bawah Keuskupan Kalay dan Pastor  Titus En Za Khan berhasil melarikan diri ke hutan terdekat bersama umat Katolik setempat untuk menghindari pemboman.

Di Negara Bagian Chin, yang berbatasan dengan India dan Bangladesh, militer terlibat dalam pertempuran mematikan untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut dari beberapa kelompok pemberontak etnis bersenjata termasuk Tentara Nasional Chin dan Tentara Revolusioner Zomi.

Pertempuran yang sedang berlangsung telah memicu krisis kemanusiaan karena banyak pengungsi tidak mempunyai atau sedikit akses terhadap fasilitas dasar seperti makanan, air dan obat-obatan.

Sumber: Popes special envoy attends taiwan presidential inauguration

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi