UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan untuk kelola tambang

Juni 4, 2024

Presiden Jokowi  izinkan ormas keagamaan untuk kelola tambang

 Foto udara yang diambil pada 14 Mei 2023 ini memperlihatkan pemandangan umum PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu produsen nikel terbesar di Konawe Utara. (Foto: AFP)

 

Undang-Undang (UU) baru yang memperbolehkan pemerintah Indonesia untuk memberikan izin kepada organisasi keagamaan untuk mengelola tambang telah membuat marah para aktivis lingkungan hidup di negara produsen nikel terkemuka dunia tersebut.

Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, menandatangani dekrit pada  30 Mei, yang membuka jalan bagi kelompok agama untuk memberikan konsesi guna “meningkatkan kesejahteraan sosial.”

Namun lembaga pengawas lingkungan hidup terkemuka di Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengecam peraturan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga dan mengendalikan sumber daya alam demi kepentingan kelompok elit.

“Kami melihat ini sebagai transaksi antara Jokowi dan kelompok agama,” kata koordinator nasional JATAM Melky Nahar kepada AFP pada  3 Juni. “Kami membaca ini sebagai rasa terima kasih dari Jokowi kepada kelompok agama yang telah mendukungnya selama dua masa jabatannya.”

“Ada juga kemungkinan bahwa Jokowi berusaha mempertahankan pengaruh politiknya… bahkan setelah masa jabatannya berakhir,” katanya.

Juru bicara kepresidenan tidak  menanggapi AFP ketika dihubungi untuk memberikan komentar.

Indonesia memiliki sumber daya pertambangan yang melimpah dan tersebar di ribuan pulau, dengan nikel sebagai salah satu mineral utamanya.

Negara ini mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, yakni sekitar 21 juta ton, atau mencakup seperlima total cadangan nikel dunia.

Nikel merupakan komponen penting dalam baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.

Organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang memiliki lebih dari 95 juta anggota, mengatakan pihaknya siap melaksanakan tugas tersebut.

“Nahdlatul Ulama siap dengan sumber daya manusia yang terampil, struktur organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang kuat,” kata Ketua PBNU  Yahya Cholil Staquf pada  3 Juni dalam sebuah postingan di situsnya.

Namun Nahar mengatakan kelompok agama bukanlah entitas yang cocok untuk mengoperasikan tambang.

“Pertambangan adalah model ekonomi yang rapuh,… Dibutuhkan banyak modal dan teknologi,” katanya.

Sumber: Indonesia law giving religious groups mining

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi