UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Pengadilan tinggi Sri Lanka batalkan pengampunan yang diberikan kepada pembunuh

Juni 10, 2024

Pengadilan tinggi Sri Lanka batalkan pengampunan yang diberikan kepada pembunuh

Mantan presiden Maithripala Sirisena (kiri) bersama perdana menteri saat itu Ranil Wickremesinghe di sebuah acara di Jaffna pada 17 Oktober 2019. (Foto: AFP)

 

Pengadilan tinggi Sri Lanka telah membatalkan keputusan mantan Presiden Maithripala Sirisena yang memberikan pengampunan presiden berdasarkan rekomendasi pemimpin agama kepada terpidana pembunuhan remaja Swedia 19 tahun lalu.

Tahun 2019, Sirisena memberikan pengampunan presiden kepada Jude Jayamaha setelah dia dihukum tahun 2012 karena membunuh Yvonne Johnson dalam apa yang dikenal sebagai kasus pembunuhan ‘Royal Park‘ di negara kepulauan yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Jayamaha dijatuhi hukuman mati.

Pada saat itu, Sirisena mengatakan bahwa para biksu  Buddha senior dan seorang uskup Katolik berkampanye untuk pembebasan Jayamaha, dengan menyebut pembunuhan itu sebagai “insiden ketidaksabaran.”

Pada 6 Juni, Mahkamah Agung (MA) mencatat bahwa pengampunan Sirisena melanggar hak-hak dasar pemohon, yang diwakili oleh LSM Women and Media Collective.

SD Fernando dari Women and Media Collective mengatakan orang tua korban harus menghadapi tekanan emosional yang parah selama bertahun-tahun akibat keputusan Sirisena yang sewenang-wenang.

“Pengadilan mengamati bahwa tidak mungkin menghitung tekanan mental” dalam bentuk uang, tambah Fernando.

“Pemberian amnesti adalah kewenangan eksklusif yang berada di tangan presiden. Ini tidak bisa digunakan secara sembarangan,” katanya kepada UCA News.

Mantan presiden tersebut memberikan amnesti, namun tidak memberikan penjelasan apa pun, katanya.

Penting untuk menetapkan pedoman mengenai pengampunan presiden, tuntut Fernando.
Pengacara P. Mahanamaheva mengatakan amnesti presiden digunakan sebagai senjata politik dalam banyak kasus.

Keputusan Sirisena merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kata Mahanamaheva kepada media pada 7 Juni.

Ada sistem formal yang terdiri dari sebuah komite dalam memberikan pengampunan presiden di negara ini, katanya.

Menurut aktivis HAM Sunil Antony, keputusan tersebut dapat menjadi preseden bagi presiden masa depan. Jayamaha, dari keluarga kaya dan terkenal, bebas dari penjara menyusul keputusan Sirisena yang tidak biasa.

Korban Yvonne Jonsson, seorang berkewarganegaraan ganda yang ibunya adalah orang Sri Lanka, dipukuli hingga tewas di tangga sebuah apartemen di ibu kota Kolombo  tahun 2005 setelah bertengkar dengan Jayamaha, yang dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut.

Tahun 2012, divisi media presiden mengklaim bahwa pengampunan tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi dari para pemimpin agama Buddha dan seorang uskup.

Tahun 2019, media mengklaim bahwa Uskup Galle Mgr. Raymond Wickremasinghe  mendukung amnesti tersebut. Namun, uskup itu mengklarifikasi bahwa dukungannya, yang dibuat bertahun-tahun sebelum pengampunan, adalah untuk rehabilitasi umum para tahanan dan tidak secara khusus merujuk pada Jayamaha.

Seorang pastor yang bertugas di Keuskupan Agung Kolombo mengklarifikasi bahwa uskup itu  tidak pernah meminta amnesti bagi terpidana.

Politisi mengeksploitasi pernyataannya untuk keuntungan mereka sendiri, katanya.

“Penghakiman ini merupakan sebuah langkah menuju perbaikan kualitas masyarakat,” kata pastor yang enggan disebutkan namanya itu kepada UCA News pada 7 Juni.

Fernando mengatakan sangat tidak pantas jika para pemimpin agama meminta campur tangan presiden dalam membebaskan seorang pembunuh. Menggunakan pemimpin agama untuk keuntungan politik merupakan “preseden negatif,” kata aktivis R. Nilantha.

MA telah meminta Sirisena untuk membayar kompensasi kepada Women and Media Collective dan orang tua gadis yang meninggal tersebut.

Pada 12 Januari, MA meminta Sirisena dan pihak lainnya untuk membayar kompensasi sebesar 310 juta rupee (sekitar 980.000 dolar AS) kepada para korban pemboman Minggu Paskah tahun 2019.

Sumber: Sri Lankas top court invalidates pardon

 

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

Podcasts
Donation
© UCAN Indonesia 2024. | Kontak | Tentang | Syarat dan Ketentuan | Privasi