Ekstremis Islam mengancam kebebasan beragama di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat, Timur Tengah, dan Afrika, kata laporan yang dirilis oleh sebuah yayasan Vatikan, yang memberikan bantuan kepada orang-orang di daerah konflik.

Laporan mengenai Kebebasan Beragama di seluruh Dunia 2016 yang dirilis oleh Aid to the Church in Need, mengatakan “kekerasan bermotif agama” telah menimbulkan serangan di satu dari lima negara di seluruh dunia dalam dua tahun terakhir.

Laporan itu, yang dirilis secara bersamaan di Vatikan dan di Filipina pada 15 November, mengatakan bahwa “tujuan utama ekstremis Islam adalah menghilangkan komunitas agama lain.”

Dari 196 negara, 38 menujukkan “bukti pelanggaran kebebasan beragama yang signifikan.”

Studi ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama memburuk di 11 dari 23 negara, yang dikategorikan sebagai “negara-negara penganiayaan”, termasuk Banglades, Tiongkok, Indonesia, dan Pakistan.

Setidaknya tujuh negara – Afghanistan, Irak, Nigeria, Korea Utara, Arab Saudi, Somalia, dan Suriah – yang digambarkan sebagai “terburuk.”

Laporan ini menggambarkan ancaman ekstremisme sebagai “mematikan dengan niat genosida.”

Serangan mereka termasuk “pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan ekstrim, seperti membakar orang hidup-hidup, penyaliban, dan melemparkan orang dari gedung-gedung tinggi.”

Laporan itu mengatakan bahwa ekstremisme “jelas berkembang dengan baik” dan ada bukti “penyebaran ideologi militan” di negara-negara dengan gerakan ekstremis seperti Banglades, Nigeria, Filipina, Indonesia, dan Pakistan.

Krisis pengungsi

Kebangkitan kekerasan ekstrimis menciptakan peningkatan mendadak jumlah pengungsi, menurut laporan tersebut.

Pada akhir 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 65,3 juta pengungsi mengungsi di seluruh dunia, rekor tertinggi.

“Banyak orang melarikan diri terutama akibat penganiayaan agama,” kata laporan itu.

Ekstremisme telah menyebabkan “rezim kecenderungan diktator” untuk menerapkan kontrol ketat atas kebebasan beragama, mempengaruhi tidak hanya umat Islam, tetapi juga orang dari agama lain.

Laporan itu mengatakan bahwa di Tiongkok, di mana lebih dari 2.000 gereja dan salib telah dihancurkan, kebijakan “sinisisasi” telah menyebabkan penahanan para pemimpin agama.

Korea Utara puncak daftar global pelanggar kebebasan beragama dengan “penolakan hak untuk kebebasan berpikir, beragama, dan hati nurani.”

Tanda-tanda harapan

Namun, laporan itu mengatakan bahwa meskipun peningkatan intoleransi berbasis agama, pemimpin agama global telah mulai dimelakukan dialog dan memberikan pemahaman.

Pada Mei, Paus Fransiskus bertemu dengan Ahmed el-Tayeb, Imam Besar Islam Sunni. “Pertemuan bersejarah itu,” berlangsung 30 menit, datang pada waktu serangan ekstrimis meningkat terhadap orang Kristen.

Dalam konferensi di Maroko pada Januari, cendekiawan Muslim dari lebih dari 120 negara mendesak negara-negara Muslim “melindungi minoritas non-Muslim dari penganiayaan.”

Laporan itu mengatakan bahwa sebuah “sinar harapan” harus diakui adalah “kesediaan beberapa pemimpin Islam untuk meningkatkan respon terkoordinasi.”

Pastor Martin Berta, asisten Aid to the Church in Need, kepada wartawan di Manila mengatakan bahwa “membantu orang Kristen yang dianiaya dan menderita adalah prioritas utama” yayasan ini.

Dia mengatakan laporan itu bertujuan “mendesak rezim untuk menegakkan kebebasan beragama dan hak untuk kehidupan manusia.”

“Sudah saatnya mengakhiri kekerasan agama dan belajar merangkul satu sama lain terlepas dari iman, ras dan budaya,” kata imam itu.

Aid to the Church in Need adalah sebuah organisasi Katolik, didirikan tahun 1947 untuk membantu para pengungsi akibat perang.

Baca selengkapnya: ucanews.com