Presiden China Xi Jinping tiba di Manila pada 20 November untuk kunjungan kenegaraan pertamanya ke negara itu di tengah kekhawatiran atas investasi ekonomi China yang tumbuh di Filipina.

Salah satu tujuan dari kunjungan pemimpin Tiongkok adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, yang berjumlah sekitar US $ 14 miliar, hampir separuh dari Rencana Pembangunan ambisius Filipina, untuk program membangun  infrastruktur.

China telah menjanjikan pinjaman dan investasi sebesar 24 miliar dolar AS, tetapi hanya sebagian kecil saja yang direalisasikan, yang telah mendorong para pengkritik Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengatakan bahwa ia telah ditipu.

Kelompok suku mengadakan protes di Manila untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas proyek – termasuk bendungan – yang merugikan masyarakat suku.

Aliansi kesukuan Sandugo mengatakan proyek bendungan akan memindahkan suku dari tanah leluhur mereka, “menenggelamkan mereka lebih dalam kedalam kemiskinan, dan secara perlahan membunuh ras mereka.”

Gugus Tugas Filipina untuk Hak Masyarakat Adat memperingatkan bahwa proyek akan didanai oleh pinjaman berbunga tinggi yang “bersembunyi di bawah jubah hibah dan bantuan pembangunan.”

Lembaga think tank independen, Ibon Foundation, mencatat bahwa Bantuan Pengembangan Resmi China akan menetapkan sumber daya dan aset suatu negara sebagai jaminan ketika suatu negara gagal membayar pinjamannya.

Ibon Foundation mengutip pemerintah Sri Lanka, yang terpaksa menyewakan Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada sebuah perusahaan Cina ketika gagal membayar utangnya.

Pemerintah China mengumumkan awal tahun ini bahwa investasinya di Filipina melonjak lebih dari lima kali lipat dalam enam bulan pertama tahun ini setelah 67 persen ekspansi tahun lalu.

Investor China telah mengivestasikan uang mereka ke game online, real estat, penyedia layanan dan di perusahaan Filipina yang ada, tetapi masih bertaruh pada infrastruktur atau manufaktur skala besar.

Hubungan antara Beijing dan Manila telah menghangat sejak Duterte meraih kekuasaan pada tahun 2016.

Pemimpin Filipina bahkan telah menyisihkan putusan 2016 dari pengadilan internasional yang menolak klaim luas Beijing atas Laut Cina Selatan.

Setidaknya dua uskup Katolik mengatakan kunjungan Xi seharusnya menjadi kesempatan bagi Filipina untuk menuntut Cina menghormati putusan itu.

“Pemerintah Cina adalah pengganggu bagi semua negara yang memiliki klaim sah atas Laut Cina Selatan,” kata Uskup Arturo Bastes dari Sorsogon.

Prelatus itu mengatakan para pemimpin negara “harus mengambil kesempatan ini untuk membuat protes yang santun dan hormat kepada presiden China.”

“Sebagai bangsa yang berdaulat, Filipina harus diperlakukan dengan martabat yang setara,” tambah Uskup Bastes.

Cina mengklaim 90 persen dari Laut Cina Selatan dengan menggunakan perbatasan yang dikenal sebagi 9 garis-garis putus. Beijing telah secara agresif mempertahankan aturannya sendiri dan mengabaikan klaim negara-negara lain terhadap laut yang disengketakan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Konvensi menetapkan bahwa wilayah suatu negara sepanjang 200 mil laut dari lepas pantai suatu negara.

Wilayah yang disengketakan kaya akan cadangan gas dan minyak, dengan perkiraan 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam, ditambah 10 persen dari perikanan dunia.

Sekitar 30 persen dari perdagangan pelayaran global melewati lautan itu.

Uskup Ruperto Santos dari Balanga menyatakan harapan bahwa kunjungan Xi akan menghasilkan “penghormatan terhadap kedaulatan kita, aspirasi bersama untuk perdamaian, dan solusi damai untuk pulau-pulau yang diperebutkan.”

Dia mengatakan dia akan berdoa agar pemimpin China “melihat sentimen nyata dari rakyat kita,” terutama mereka yang berasal dari komunitas suku yang terkena dampak proyek yang didanai Cina.