Seorang pemimpin Gereja dan aktivis hak asasi manusia (HAM) menyebut masuknya Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam 100 Orang Paling Berpengaruh 2024 versi majalah TIME, sebuah keputusan yang “hampa dan kontroversial”.

“Tentunya keputusan ini akan menjadi sesuatu yang kontroversial,” kata Pastor James Abella, rektor Keuskupan Borongan di Samar Timur.

Imam itu bertanya-tanya apakah ada “banyak alasan untuk pemilihan tersebut – kebijakan, inisiatif, pencapaian politiknya, dan sebagainya.”

“Saya hanya berharap penghargaan ini dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian kami dan membantu mengentaskan kemiskinan di Filipina,” kata Pastor Abella kepada UCA News pada 22 April.

Dalam artikel tertanggal 17 April, TIME menulis Marcos Jr. berutang terkait terpilih sebagai presiden tahun 2022 “untuk menutupi warisan keluarga ini melalui manipulasi media sosial yang cerdik,” namun hal ini juga mengakibatkan perubahan lain.

“Dia membawa kembali para teknokrat ke dalam pemerintahan, memantapkan perekonomian pascapandemi, dan mengangkat Filipina di panggung dunia,” tambahnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mengatakan masuk dalam daftar TIME 100 “mencerminkan kepemimpinannya yang menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan setiap warga Filipina di atas segalanya.”

Danilo Carranza, Sekjen Gerakan Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, mengatakan kriteria masuknya Marcos Jr. dalam daftar itu tidak jelas.

Dimasukkannya dalam daftar TIME sebagai 100 orang berpengaruh mungkin “terdengar hampa mengingat situasi masyarakat miskin yang terus terpinggirkan dari perhatian yang mereka perlukan dari pemerintah,” katanya.

“Apakah dia berdampak pada kehidupan masyarakat menjadi lebih baik? Dia perlu berbuat lebih banyak untuk berada dalam kategori itu,” tambahnya.

Carranza mengatakan jika presiden benar-benar berpengaruh, ia harus terlihat mengatasi permasalahan pedesaan dengan melaksanakan reformasi agraria secara penuh dan komprehensif.

“Kita juga perlu melihat pengaruhnya dalam sistem peradilan dengan mengakhiri penggunaan hukum untuk mengkriminalisasi petani yang saat ini menghadapi tuntutan pidana dan surat perintah pengadilan karena tuduhan yang dibuat-buat,” katanya kepada UCA News pada 20 April.

Carranza juga menekankan penerapan Undang-Undang Republik 11524, atau Undang-Undang Dana Perwalian Petani dan Industri Kelapa, sehingga program dan layanan pungutan kelapa dapat menjangkau komunitas petani kelapa termiskin.

Dana retribusi kelapa, yang dilaporkan berasal dari pajak yang dikenakan pada jutaan petani kelapa miskin selama rezim mendiang Marcos Sr., diperkirakan telah meningkat hingga lebih dari 100 miliar peso (lebih dari 1,73 miliar dolar AS).

UU tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Rodrigo Duterte pada Februari 2021, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 2,5 juta petani kelapa dan keluarga mereka, serta industri kelapa di negara tersebut secara umum.

Pada September 2021, badan pemerintah yang dibentuk untuk menemukan dugaan kekayaan haram keluarga Marcos melaporkan bahwa 170 miliar peso telah diperoleh kembali dan mereka masih mencari tambahan 125 miliar peso.

Selain itu, keluarga Marcos belum mengeluarkan permintaan maaf atas kekejaman Marcos Sr. selama periode Darurat Militer yang dimulai tahun 1972 hingga pengasingan ke Hawaii, AS tahun 1986 setelah revolusi “People Power”.

Amnesty International melaporkan lebih dari 3.200 orang dibunuh, 34.000 orang disiksa, dan sekitar 70.000 orang dipenjarakan dalam sembilan tahun setelah Marcos Sr. memberlakukan darurat militer.

“Peran saya sebagai presiden saat ini lebih penting dibandingkan peran saya sebagai anggota keluarga Marcos,” kata Marcos Jr. kepada Asosiasi Koresponden Asing Filipina pada jamuan makan siang kepresidenan pada 15 April.

Sumber: Filipinos raise eyebrows as prez makes it to time 100 list