Seorang uskup agung di India selatan telah mencari dukungan dana dari umatnya setelah pemerintah membatalkan izin menerima dana asing menyusul protes para nelayan Katolik terhadap pelabuhan yang mengancam mata pencaharian mereka.

Uskup Agung Trivandrum Mgr. Thomas J Netto, yang berbasis di ibu kota Kerala itu, meminta kontribusi umat awam Katolik dalam sebuah surat pastoral pada 21 April.

“Keuskupan agung itu mengalami ‘krisis keuangan yang serius’” setelah pemerintah federal pro-Hindu, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi “membatalkan izin untuk menerima sumbangan asing,” kata Uskup Agung Netto.

Izin keuskupan agung dicabut pada Februari 2023 setelah Uskup Agung Netto dan para imam senior bergabung dalam protes selama 140 hari yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sebagian besar dari mereka beragama Katolik, yang menentang proyek tersebut, dengan mengatakan proyek tersebut akan menyebabkan erosi pantai skala besar dan mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Protes tersebut dibatalkan pada 6 Desember 2022, setelah pemerintah menjanjikan kompensasi.

Proyek bernilai jutaan dolar, yang dibangun dengan kemitraan pemerintah-swasta, dijadwalkan akan dilaksanakan tahun 2019 tetapi ditunda terkait pembebasan lahan.

Pemerintah “membekukan rekening bank kami tahun lalu setelah kerusuhan di Vizhinjam. Situasi ini terus berlanjut hingga sekarang,” kata uskup agung.

Uskup Agung Netto mengatakan dalam surat pastoralnya bahwa keuskupan agung membutuhkan sekitar 20 juta rupee (sekitar 240.000 dolar AS) setiap tahun untuk pendidikan para imam dan merawat klerus punakarya. Namun, kas keuskupan agung kosong.

“Kami tidak mampu mengatur pengeluaran sehari-hari. Oleh karena itu, uskup agung meminta bantuan,” kata Pastor Eugine H Pereira, vikjen keuskupan agung itu.

Pastor Pereira mengatakan kepada UCA News pada 23 April bahwa program penjangkauan Gereja bagi keluarga-keluarga yang secara ekonomi lemah kini mereka sangat menderita.

Keuskupan agung itu memiliki dua nomor izin untuk menerima dana asing — satu untuk keuskupan agung dan satu untuk pelayanan sosialnya — dan keduanya aktif hingga Maret 2022. Pada Februari 2023, izin tersebut dicabut, dengan alasan keterlibatan para pejabat keuskupan dalam protes tersebut.

Pelabuhan tersebut, yang disebut sebagai “pintu gerbang India menuju transshipment internasional” karena kedekatannya dengan rute pelayaran internasional, mulai beroperasi sebagian pada Oktober 2023 dengan kedatangan kapal China yang membawa derek besar.

Pemerintah berjanji akan memenuhi sebagian besar tuntutan para demonstran. Pemerintah setuju untuk membayar sewa bulanan sebesar 5.500 rupee India kepada keluarga nelayan yang kehilangan rumah karena pembangunan pelabuhan dan mempercepat pekerjaan rehabilitasi yang sedang berlangsung.

“Pemerintah belum memenuhi janjinya,” kata Pastor Pereira.

Polisi mendaftarkan 184 kasus terhadap para demonstran, termasuk uskup agung  dan para imam.

Pemerintah telah setuju untuk mencabut izin sebagai bagian dari perjanjian damai. “Tetapi belum ada tindakan yang dilakukan,” kata Pastor Pereira.

Sumber: Archbishop seeks local help as indian govt blocks foreign aid