Kardinal Joseph Zen yang vokal di Hong Kong dan empat aktivis pro-demokrasi lainnya telah mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah terkait dana yang mendukung para demonstran pada kerusuhan tahun 2019, kata sebuah laporan.

Permohonan banding tersebut diajukan oleh Kardinal Zen, pengacara Margaret Ng, mantan anggota parlemen Cyd Ho, akademisi Hui Po-keung dan penyanyi-aktivis Denise Ho yang merupakan pengurus Dana Kemanusiaan 612 yang kini sudah tidak ada lagi, lapor Hong Kong Free Press (HKFP) pada 23 April .

Menurut situs web Pengadilan Hong Kong, banding mereka dijadwalkan untuk disidangkan di Pengadilan Tinggi pada 8 Januari 2025. Sidang kemungkinan akan dilanjutkan selama tiga hari.

Pada November 2022, hakim utama saat itu, Ada Yim, memutuskan Kardinal Zen dan para aktivis bersalah karena tidak mendaftarkan dana mereka dengan benar di bawah Undang-undang Masyarakat kota tersebut. Mereka masing-masing didenda 4.000 (511 dolar AS).

Sze Ching-wee, mantan sekretaris Dana Kemanusiaan 612, yang didakwa bersama para pengurus lain, juga dinyatakan bersalah dan didenda 2.500 dolar HK.

Dana Kemanusiaan 612 dibentuk pada Juni 2019 untuk memberikan dukungan finansial dan hukum kepada ratusan demonstran pro-demokrasi, yang ditangkap atau terluka, yang bentrok dengan polisi selama demonstrasi yang sering disertai kekerasan  di bekas jajahan Inggris tersebut.

Pemerintahan Hong Kong pro-Beijing menumpas para demonstran dan menangkap puluhan politisi, aktivis, dan pendukung pro-demokrasi.

Kardinal Zen, yang sudah lama dikenal sebagai pengkritik keras Partai Komunis China (PKC) dan pelanggaran hak asasi manusia, pernah ditahan sebentar bersama aktivis lainnya pada Mei 2022 tetapi kemudian dibebaskan.

Banyak orang, termasuk taipan media Katolik dan advokat pro-demokrasi Jimmy Lai, telah dipenjara berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam yang diberlakukan oleh Beijing di Hong Kong.

Putusan tahun 2022 memutuskan bahwa Dana Kemanusiaan 612 yang dibentuk oleh lima pengurus tersebut memiliki “tujuan politik.”

Hakim juga mengatakan kelompok tersebut telah melibatkan masyarakat dan terhubung dengan kelompok politik.

Pada Agustus 2021, Dana Kemanusiaan 612 mengumumkan akan dibubarkan setelah diketahui bahwa perusahaan yang memegang dana tersebut, Alliance for True Democracy Limited, akan segera dibubarkan, lapor HKFP.

Dana Kemanusiaan 612 telah menggunakan rekening bank Aliansi tersebut untuk menerima sumbangan.

Kelima pengurus  tersebut ditangkap pada Mei 2022 oleh polisi keamanan nasional kota tersebut.

Media lokal melaporkan pada saat itu bahwa mereka dituduh berkolusi dengan pasukan asing, namun tuduhan tersebut tidak dikenakan pada mereka.

Hong Kong, yang pernah dikenal sebagai kota bebas di Asia, terjerumus ke dalam kekacauan politik tahun 2019 ketika Beijing berusaha menegaskan kontrol yang lebih besar, sehingga memicu protes dari para pendukung pro-demokrasi.

Para kritikus mengatakan upaya Beijing untuk menghilangkan otonomi, kebebasan, dan hak yang lebih tinggi di Hong Kong melanggar janji yang dibuat ketika Inggris menyerahkan kota itu tahun 1997 di bawah kerangka “satu negara, dua sistem”.

Sumber: HK cardinal activists appeal against protest fund conviction