Human Rights Watch (HRW), lembaga HAM yang berbasis di New York, AS mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ketidaktegasanya dalam menangani  persoalan yang menimpa ratusan kaum Syiah di Sampang, Jawa Timur, yang dipaksa pindah oleh pemerintah setempat setelah terlibat konflik dengan kaum Sunni tahun lalu, meski sebenarnya mereka ingin kembali ke kampung mereka.

“Presiden Yudhoyono seharusnya jauh lebih tegas dalam melindungi minoritas-minoritas agama, mulai dengan menetapkan kebijakan toleransi nol terhadap kekerasan sektarian dan intimidasi di Indonesia”, kata Brad Adams, Direktur HRW untuk Asia dalam pernyataan tertulis, Senin (1/7).

HRW menilai Presiden SBY seharusnya bisa memerintahkan pemerintah daerah untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas agama yang diancam oleh kelompok militan dan menegakkan perintah itu dengan memecat pejabat-pejabat yang gagal melaksanakannya.

“Membiarkan pemerintah lokal untuk bertindak sebagai agen-agen de facto dari kelompok ekstremis agama memberikan pesan berbahaya dan mengacaukan bahwa komunitas mayoritas dapat melakukan apa saja untuk melawan minoritas agama,” ujar Adams.

Pernyataan tersebut merupakan reaksi atas relokasi warga Syiah dari kampung halaman mereka di Sampang. Pada Agustus 2012 lalu mereka diungsikan ke sebuah gedung olahraga (GOR), setelah diserang oleh lebih dari 1.000 warga aliran Sunni dan membakar puluhan rumah anggota jemaat Syiah, di mana satu warga tewas dan 10 orang luka-luka.

Pada 20 Juni lalu, 169  warga yang sudah hampir 10 bulan menetap di GOR itu dipaksa pindah ke Sidoarjo, sekitar 100 km dari Sampang dan ditempatkan di sebuah rumah susun. Meski warga Syiah menolak dan menuntut untuk pulang ke kampung halaman mereka, namun pimpinan mereka Ustda Iklil Al Milal dilaporkan dipaksa menandatangani surat persetujuan pindah oleh pemerintah setempat.

Adams menilai, Presiden SBY dan pemerintahannya telah terlalu lama mentolerir kekerasan sektarian dan pemerintah pusat seringkali menyalahkan pemerintah daerah.

“Padahal tanggung jawab utama dalam mengatasi ekstremisme agama ada di Jakarta,” ujar Adams, sambil menambahkan, pemerintah seharusnya “menghukum mereka yang bertindak dengan kekerasan dan intimidasi.”

Relokasi paksa pada 20 Juni lalu itu dilakukan ketika 10 orang warga Syiah sedang di Jakarta setelah bersepeda selama 15 hari dari Surabaya dan berharap bisa bertemu SBY untuk membicarakan nasib mereka. Namun upaya mereka belum berhasil sampai saat ini.

Pada Senin (1/7) kemarin, mereka sudah bertemu dengan Albert Hasibuan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM untuk memintanya agar melobi Presiden SBY menyediakan waktu bertemu mereka.

Hasibuan memang mengatakan, kebijakan yang dilakukan Pemda Sampang yang merelokasi secara paksa warga Syiah ke Sidoarjo, justru tidak menyelesaikan masalah.

“Kebijakan tersebut bukan penjabaran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menjaga kerukunan beragama dan toleransi,” tegasnya.

Namun, Pujatin, 40, salah satu pesepeda mengatakan kepada ucanews.com setelah pertemuan tersebut, yang mereka inginkan adalah bisa segera bertemu langsung Presiden SBY, bukan hanya mendengar janji-janji dan kata-kata indah, namun tanpa tindakan yang jelas dari pemerintah.

“Buktikan kalau memang Bapak Presiden peduli sama kami, ia harus  menyediakan waktu bertemu kami”, katanya.

Ia menambahkan, mereka akan terus berdiri di depan istana presiden di Jakarta setiap hari sampai nanti Presiden SBY mau menemui mereka.

Ryan Dagur, Jakarta

Sumber: Yudhoyono urged to let Shia refugees go home