Presiden SBY dikecam karena dinilai lemah merespon kasus Syiah

02/07/2013

Presiden SBY dikecam karena dinilai lemah merespon kasus Syiah thumbnail

 

Human Rights Watch (HRW), lembaga HAM yang berbasis di New York, AS mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ketidaktegasanya dalam menangani  persoalan yang menimpa ratusan kaum Syiah di Sampang, Jawa Timur, yang dipaksa pindah oleh pemerintah setempat setelah terlibat konflik dengan kaum Sunni tahun lalu, meski sebenarnya mereka ingin kembali ke kampung mereka.

“Presiden Yudhoyono seharusnya jauh lebih tegas dalam melindungi minoritas-minoritas agama, mulai dengan menetapkan kebijakan toleransi nol terhadap kekerasan sektarian dan intimidasi di Indonesia”, kata Brad Adams, Direktur HRW untuk Asia dalam pernyataan tertulis, Senin (1/7).

HRW menilai Presiden SBY seharusnya bisa memerintahkan pemerintah daerah untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas agama yang diancam oleh kelompok militan dan menegakkan perintah itu dengan memecat pejabat-pejabat yang gagal melaksanakannya.

“Membiarkan pemerintah lokal untuk bertindak sebagai agen-agen de facto dari kelompok ekstremis agama memberikan pesan berbahaya dan mengacaukan bahwa komunitas mayoritas dapat melakukan apa saja untuk melawan minoritas agama,” ujar Adams.

Pernyataan tersebut merupakan reaksi atas relokasi warga Syiah dari kampung halaman mereka di Sampang. Pada Agustus 2012 lalu mereka diungsikan ke sebuah gedung olahraga (GOR), setelah diserang oleh lebih dari 1.000 warga aliran Sunni dan membakar puluhan rumah anggota jemaat Syiah, di mana satu warga tewas dan 10 orang luka-luka.

Pada 20 Juni lalu, 169  warga yang sudah hampir 10 bulan menetap di GOR itu dipaksa pindah ke Sidoarjo, sekitar 100 km dari Sampang dan ditempatkan di sebuah rumah susun. Meski warga Syiah menolak dan menuntut untuk pulang ke kampung halaman mereka, namun pimpinan mereka Ustda Iklil Al Milal dilaporkan dipaksa menandatangani surat persetujuan pindah oleh pemerintah setempat.

Adams menilai, Presiden SBY dan pemerintahannya telah terlalu lama mentolerir kekerasan sektarian dan pemerintah pusat seringkali menyalahkan pemerintah daerah.

“Padahal tanggung jawab utama dalam mengatasi ekstremisme agama ada di Jakarta,” ujar Adams, sambil menambahkan, pemerintah seharusnya “menghukum mereka yang bertindak dengan kekerasan dan intimidasi.”

Relokasi paksa pada 20 Juni lalu itu dilakukan ketika 10 orang warga Syiah sedang di Jakarta setelah bersepeda selama 15 hari dari Surabaya dan berharap bisa bertemu SBY untuk membicarakan nasib mereka. Namun upaya mereka belum berhasil sampai saat ini.

Pada Senin (1/7) kemarin, mereka sudah bertemu dengan Albert Hasibuan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM untuk memintanya agar melobi Presiden SBY menyediakan waktu bertemu mereka.

Hasibuan memang mengatakan, kebijakan yang dilakukan Pemda Sampang yang merelokasi secara paksa warga Syiah ke Sidoarjo, justru tidak menyelesaikan masalah.

“Kebijakan tersebut bukan penjabaran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menjaga kerukunan beragama dan toleransi,” tegasnya.

Namun, Pujatin, 40, salah satu pesepeda mengatakan kepada ucanews.com setelah pertemuan tersebut, yang mereka inginkan adalah bisa segera bertemu langsung Presiden SBY, bukan hanya mendengar janji-janji dan kata-kata indah, namun tanpa tindakan yang jelas dari pemerintah.

“Buktikan kalau memang Bapak Presiden peduli sama kami, ia harus  menyediakan waktu bertemu kami”, katanya.

Ia menambahkan, mereka akan terus berdiri di depan istana presiden di Jakarta setiap hari sampai nanti Presiden SBY mau menemui mereka.

Ryan Dagur, Jakarta

Sumber: Yudhoyono urged to let Shia refugees go home

 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Dampak ‘Buruk’ Poligami Bagi Wanita Bangladesh
  2. Dua Kardinal Asia Protes atas Penahanan Politikus Muda Hong Kong
  3. OMK Harus Menumbuhkan Nilai-nilai Kemanusiaan
  4. Peresmian Pemerintah Baru Timor-Leste Tertunda
  5. Katolik dan Muslim di Purwokerto Bertekad Memerangi Hoax
  6. Prihatin dengan Kondisi Filipina, Kardinal Tagle Tawarkan Dialog Nasional
  7. Uskup Kirim Tim untuk Melindungi Warga dari Pembunuhan
  8. Pemerintah China Perintahkan Pemakaman Berbeda untuk Dua Uskup Ini
  9. Ketika Upaya Damai Dibayangi Ketakutan akan Perang Nuklir
  10. Uskup Militer Ajak Anggota TNI/POLRI Katolik Wujudkan Nilai-nilai Kristen
  1. Dengan hormat, Bisakah saya mendapatkan nomor telepon untuk menghubungi Ibu P...
    Said Djatu on 2017-08-21 15:55:06
  2. Lau kita selalu di teror sama roh jahat kita tidak perlu takut untuk melawan roh...
    Said Tuhan besertaku on 2017-08-19 22:15:11
  3. Di dalam alkitab tidak ada tertulis bahwa salib mempunyai kuasa..yang benar hany...
    Said Tuhan besertaku on 2017-08-19 22:00:45
  4. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  5. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  6. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  7. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  8. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  9. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  10. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
UCAN India Books Online