Dalam menentang intoleransi yang meningkat di Indonesia, NU dan Muhammadiyah (dua organisasi Islam terbesar pertama dan kedua di Indonesia) telah menyatakan dukungan mereka untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat atas kebebasan beragama di tengah sejumlah kasus kekerasan dan penyegelan terhadap gereja di tanah air.

“Secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan perlindungan jika ada warga negara yang merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan kewajiban agama mereka, atau merasa terancam ketika melakukan kegiatan peribadatan,” kata Abdul Mufti , sekretaris umum PP Muhammadiyah, belum lama ini.

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakan hukum di negara ini,” tambahnya.

Selama minggu lalu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi menjadi sorotan karena pemerintah Bekasi masih menyegel meskipun Gereja itu telah menang di Mahkamah Agung.

Jemaat terpaksa berdoa di pinggir jalan karena sikap keras pemerintah lokal. Mereka diserang oleh ratusan massa dari kelompok Islam radikal pada hari Kenaikan Yesus Kristus, dan juga  pada hari Minggu.

Nusron Wahid, ketua GP Ansor, mengatakan pihaknya akan melakukan mediasi diantara HKBP Filadelfia dan mereka yang menentang kehadiran gereja itu.

“Kami tidak ingin apa yang terjadi pada GKI Yasmin, dimana mereka saling berhadap-hadapan, kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” katanya.

Dia mengatakan kasus GKI Yasmin di Bogor, dimana anggota jemaat terpaksa mengadakan ibadat secara rahasia setelah menghadapi ancaman dan serangan dari kelompok radikal di sana.

“Kami akan mencoba secara bersama membuat kegiatan, dialog sehingga bisa ada saling pemahaman,” kata Nusron.

Selain dari kasus yang melibatkan HKBP dan GKI, para pejabat di kabupaten Singkil, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam,  telah menutup 16 rumah ibadah Katolik dan Protestan pada awal bulan ini setelah protes dari kelompok Muslim radikal.

Ketua PBNU Said Aqil Siroj baru-baru ini menyoroti serangan terhadap kelompok minoritas Muslim Syiah, di pulau Madura. Mereka diserang oleh kelompok Islam mainstream pada Desember lalu, tetapi polisi malah menuduh  ulama Syiah lokal Tajul Muluk melakukan penodaan terhadap agama.

“Yang harus kita tekankan adalah kebersamaan dan toleransi,” katanya. “Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Tidak boleh ada kelompok yang memain hakim sendiri, terutama yang mengaku bertindak atas nama agama mereka. Itu hanya akan menodai agama itu sendiri.”

Ketua PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin mengatakan kelompok agama harus fokus pada kesamaan.

“Kita harus menghadapi musuh bersama kita. Musuh kita adalah bukan agama lain, tetapi masalah yang dihadapi umat manusia seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan keterbelakangan, dan kekerasan,” kata Dien seperti dikutip di website Muhammadiyah.

Sumber: Top Muslim Groups Decry Attacks on Religious Liberty