Kardinal Hong Kong telah mengkritik keterlibatan pemerintah Cina dalam penahbisan, dengan mengatakan mereka tidak memiliki unsur politik ataupun ekonomi, setelah para pejabat melaporkan melakukan penyelidikan terkait penahbisan Uskup Auksilier Tadeus Ma Daqin, pekan lalu.

Uskup Ma mengumumkan pada acara penahbisan itu bahwa ia akan berhenti dari tugasnya di Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA), yang diakui pemerintah. Para pejabat Cina dilaporkan telah menciduk Uskup Ma dari pelayanan uskup dalam menanggapi pengumuman itu.

“Dialog diantara Cina dan Vatikan adalah sebuah keharusan. Hal ini sangat mendesak sekarang untuk menyelesaikan kasus dramatis Uskup Ma Daqin,” kata Kardinal John Tong Hon. “Hanya dengan dialog akan mencapai ‘win-win’ solusion.”

Kardinal Tong mengetuai Pusat Studi Roh Kudus Keuskupan Hong Kong di sejak didirikan tahun 1980. Pusat ini melakukan penelitian tentang kehidupan Gereja di Cina.

Pemerintah Cina perlu menghormati HAM dan agama demi keadilan, martabat manusia dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kerukunan sosial dan citra internasional yang baik, katanya.

“Saya menghargai keberanian Uskup Ma,” kata Kardinal Tong kepada ucanews.com.

Penahbisannya telah membawa umat beriman pada komunitas Katolik “resmi” dan “tidak terdaftar” lebih dekat satu sama lain, yang berdampak positif bagi Gereja Cina, katanya.

Juga pekan lalu, Pastor Joseph Yue Fusheng, wakil ketua (CCPA), ditahbiskan uskup dari Harbin tanpa mandat paus.

“Para uskup terlarang merasa terisolasi akibat umat Katolik meninggalkan mereka. Tidak ada gunanya melanjutkan dengan penahbisan terlarang,” kata Kardinal Tong.

Ia mengatakan, “Kami juga mendengar bahwa dalam penahbisan Cina beberapa uskup yang berpartisipasi dibayar dengan uang dan barang lainnya. Hal itu nampak bagi saya bahwa cara ini termasuk kasus korupsi.”

Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Hong Kong, bersama dengan Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, pensiunan uskup Hong Kong, tampil di depan Kantor Penghubung Pemerintah Pusat pada Rabu menuntut pembebasan Uskup Ma dan klerus lainnya.

Komisi itu sedang memobilisasi umat Katolik untuk mendaraskan Rosario di depan Kantor Penghubung itu dan Misa untuk berdoa bagi kebebasan beragama di Cina, Senin.

Sementara itu, tujuh imam dan dua biarawati di Keuskupan Shanghai telah dipanggil oleh pejabat pemerintah kota, demikian sumber-sumber Gereja.

“Mereka masing-masing menghadapi interogasi panjang, hingga delapan jam sehari,” kata sebuah sumber. “Mereka tidak bisa makan dan istirahat dengan baik. Kami khawatir tentang kesehatan mental dan fisik mereka.”

Sumber: Cardinal says illicit ordinations must end