Para uskup Malaysia telah mendesak pemerintah untuk tidak menyeret anak-anak ke dalam geopolitik setelah Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran yang meminta sekolah-sekolah untuk merayakan Pekan Solidaritas Palestina.

Gereja Malaysia “sangat terganggu” dengan surat edaran pemerintah tersebut, kata Uskup Agung Simon Poh, ketua Konferensi Waligereja Malaysia dalam pernyataan pers pada 27 Oktober.

“Anak-anak dan para siswa di sekolah dianggap sebagai anak di bawah umur dan tidak boleh terseret ke dalam polemik seperti itu,” kata Uskup Agunh Poh, seperti dikutip Borneo Post.

Pernyataan tersebut muncul setelah Kementerian Pendidikan pada 21 Oktober menginstruksikan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan Pekan Solidaritas Palestina mulai 29 Oktober hingga 3 November.

Langkah pemerintah tersebut dipandang sebagai bagian dari dukungan negara mayoritas Muslim terhadap perjuangan Palestina di tengah konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung.

Para uskup mengatakan sekolah adalah untuk pendidikan dan “bukan untuk belajar membenci orang lain.”

“Sekolah adalah wadah di mana anak-anak menjalin persahabatan dan dididik menjadi warga negara yang baik untuk membangun keharmonisan dan kemajuan bagi bangsa kita, Malaysia,” kata Uskup Agung Poh.

“Kekerasan dapat dibawa langsung ke dalam kelas dan ditanamkan ke dalam hati anak-anak kita yang tidak bersalah. Senjata dan sekolah tidak boleh dicampuradukan,” tegas Uskup Agung Poh.

Sambil mengakui komunitas multi-ras, budaya, dan agama di seluruh Malaysia, Uskup Agung Poh mendesak adanya pemahaman dan keharmonisan yang lebih baik di antara masyarakat.

“Biarlah energi kita terfokus pada pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja bagi umat kita, upaya untuk pemahaman yang lebih baik dan keharmonisan antara seluruh masyarakat Sarawak, Sabah, dan Semenanjung,” kata prelatus itu.

Prelatus itu juga memuji warga Malaysia atas upaya amal mereka terhadap mereka yang membutuhkan.

“Warga Malaysia secara umum dianggap murah hati” dalam membantu orang-orang yang menderita, terutama mereka yang terkena dampak perang atau bencana alam, kata para uskup.

Pernyataan mereka juga memuji anggota parlemen di Negara Bagian Sarawak yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang memilih untuk tidak mengikuti arahan kementerian pendidikan yang bertujuan menghindari timbulnya masalah apa pun di wilayah tersebut.

Mereka juga memperingatkan demonstrasi dukungan Palestina dapat dimanipulasi untuk “menimbulkan sentimen anti-Yahudi seperti yang terlihat oleh beberapa guru.”

“Tidak pantas mendorong anak-anak untuk menggunakan kekerasan atau melampiaskan kemarahan mereka terhadap orang-orang yang dianggap musuh oleh orang dewasa,” katanya.

Pernyataan tersebut merujuk pada video yang viral yang sempat muncul sebelumnya di Malaysia terkait konflik Israel-Gaza.

Video tersebut menunjukkan para guru membawa senjata mainan di sekolah dan para siswa dihasut untuk menginjak bendera.

Dalam pernyataan pers pada 27 Oktober, Kementerian Pendidikan mengatakan video tersebut direkam sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut, demikian yang dilaporkan Borneo Post.

Kementerian itu juga mendesak semua orang untuk menghindari unsur-unsur ekstremisme dan kekerasan selama penyelenggaraan Pekan Solidaritas Palestina.

Pihaknya juga meminta sekolah untuk tidak menggunakan replika senjata, ikon, dan simbol yang mengandung unsur provokatif dan konfrontatif.

Sumber: Malaysian govt urged to keep children away from geo-politics