Ribuan kartu pos desak Presiden sahkan pendirian gereja

Jemaat dua Gereja di Provinsi Jawa Barat yang kini masih menghadapi hambatan pendirian gereja kemarin menyerahkan ribuan kartu pos kepada pemerintah, berisi permintaan agar mereka bisa merayakan Natal tahun ini di gereja mereka yang sah sesuai keputusan Mahkamah Agung.

Penyerahan kartu tersebut dilakukan setelah ratusan jemaat GKI Yasmin  Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi ini mengadakan kebaktian rutin di depan istana presiden, berhubung gereja mereka sampai sekarang masih  disegel oleh pemerintah lokal.

“Kartu pos ini diisi dan ditandatangani oleh 6.000 orang dari berbagai tempat di Indonesia, termasuk di luar negeri. Ada 700 kartu dari negeri Belanda”, kata juru  bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, ketika ditemui di depan istana presiden, Minggu (9/12).

“Ini merupakan bagian dari perjuangan untuk mendesak Presiden Yudhoyono menghentikan diskriminasi atas kami dan mampu menegakkan hukum dan konstitusi”, tambahnya.

Salah satu pengirim kartu pos, Shinta Nuriyah Abdurahman Wahid , isteri mantan Presiden Gus Dur menulis, “Beribadah adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu harapan kami adalah agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung dan menjaga hak tersebut. Berikan hak teman-teman GKI Yasmin untuk beribadah di gereja mereka”.

Pengirim lain, Adnan Buyung Nasution, pengacara senior dan mantan penasehat Presiden Yudhoyono, menulis, “Presiden SBY, saya berharap Anda tetap tegas dalam janji untuk tidak menyerah pada tekanan kelompok intoleran. Demi hukum dan keadilan, saya mohon tegakkan hukum tanpa pandang buluh”.

Sigalingging menyatakan, dengan kartu pos ini mereka berharap pada Selasa 25 Desember dapat beribadah di dalam gereja masing-masing.

Kartu pos ini disebarkan selama bulan November-Desember, yang ditandatangani oleh anak-anak SMA, pegawai, wiraswasta, pendeta, pengurus organisasi keagamaan lintas iman, peserta pesantren, praktisi hukum, maupun seniman.

Sigalingging mengatakan, Presiden harus menolak tunduk pada tekanan kelompok intoleran termasuk kepala daerah.

“Apalagi, selama dua tahun sebelumnya, kedua jemaat terpaksa merayakan Natal dalam suasana mencekam dan terusir,” katanya.

Hingga kini, meskipun Mahkamah Agung sudah mengesahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kedua gereja, namun Walikota Bogor dan Walikota Bekasi menolak menjalankan putusan tersebut.

Hal ini telah menarik perhatian dan keprihatinan banyak pihak termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, pada awal November lalu, Komisioner Tinggi HAM PBB, Navinethem Pillay, menyatakan, apa yang terjadi pada kasus GKI Yasmin adalah ujian bagi kredibilitas Mahkamah Agung.

Pendeta Palty Panjaitan, pimpinan HKBP Filadelfia mengatakan, bila presiden tetap saja tidak menggubris upaya ini, maka mereka akan berjuang terus.

“Sudah banyak cara yang kami lakukan, baik lewat diplomasi, upaya hukum, juga lewat meminta dukungan dunia internasional, namun tetap saja tidak ada kemajuan. Kalaupun presiden cuek dengan upaya kami hari ini, kami akan tetap berjuang demi tegaknya kebebasan beragam di negeri ini”, jelasnya.

Panjaitan mengatakan, selama ini setiap kali menjalankan ibadah, jemaatnya masih terus mendapat teror dari kelompok intoleran, baik lewat pernyataan ancaman maupun lemaparan batu.

“Kami diserang. Ironinya, pelaku tidak pernah ditindak oleh aparat keamanan. Malahan kami memiliki kesan, aparat keamanan berpihak pada kelompok intoleran”.

Wintoko, staf Sekertarian Negara yang menerima kartu pos ini mengatakan, ia akan menyerahkannya kepada pihak istana.

“Saya hanya ditugaskan untuk mengantarnya. Soal tindak lanjutnya nanti, itu wewenang dari pihak yang dituju dalam kartu pos ini”, katanya, sambil menolak untuk menjawab pertanyaan lain para wartawan.

Ryan Dagur, Jakarta