Sekitar 30 wakil dari agama-agama minoritas korban kekerasasan atas nama agama serta aktivis HAM hari ini, Senin (6/5) menggelar aksi unjuk rasa ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, mengecam rencana pemberian penghargaan oleh sebuah yayasan di AS kepada  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai berjasa dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan HAM.

Aksi ini yang diikuti oleh wakil dari 2 Gereja Kristen yang mengalami diskriminasi bertahun tahun (GKI Yasmin-Bogor dan HKBP Filadelfia-Bekasi), jemaat Ahmadiyah dan Syiah dikordinir oleh forum Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SOBAT KBB).

Pada 30 Mei, Presiden SBY bersama Louis R. Chenevert, CEO dari United Technologies Corporation, AS dijadwalkan menerima penghargaan World Statesman dari The Appeal of Conscience Foundation yang berbasis di New York. Appeal of Conscience Foundation adalah lembaga yang didirikan pada 1965 serta bergerak dalam bidang kebebasan beragama dan HAM di seluruh dunia.

Menurut forum SOBAT KBB, Presiden SBY tidak layak menerima penghargaan ini, mengingat ketidakjelasan sikapnya terhadap masalah intoleransi di Indonesia.

”Dengan banyaknya pengalaman kesulitan menjadi kaum minoritas di Indonesa dan bagaimana minimnya peran pemerintah dalam menghargai kebebasan beragama, saya sangat kecewa dengan terpilihnya Presiden Yudhoyono sebagai penerima penghargaan ini”, kata Pendeta Palti Panjaitan, kordinator forum SOBAT KBB, yang juga pemimpin jemaat HKBP Filadelfia.

Menurut Panjaitan, penghargaan ini melukai hari kaum minoritas di Indonesia.

”Presiden SBY bukan pemimpin yang toleran, tapi ia adalah pemimpin intoleran. Mengapa Amerika Serikat menganggap ia sebagai tokoh yang memperjuangkan toleransi. Ini aneh”, lanjutnya.

Pendeta Erwin Marbun dari Forum  Rohaniwan se-Jabodetabek mengatakan, tidak memahamai mengapa SBY dipilih.

”Saya curiga, ada motif tersembunyi di balik pemilihan presiden kita. Mungkin saja Amerika memiliki kepentingan ekonomi. Jadi agar tujuan tercapai, mereka memberikan penghargaan ini untuk SBY, biar SBY meluluskan motif tersembunyi mereka”, katanya saat berorasi di depan kedutaan AS.

Ia mengatakan, AS yang mengaku sebagai negara demokratis, seharusnya ikut memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di Indonesia yang selama ini mengalami diskriminasi.

”Bukannya memuji-muji Presiden yang merepsi kaum minoritas”, katanya.

Emilia Az J Rakhmat, wakil dari komunitas Syah mengatakan, atas nama dua juta Syiah di Indonesia, ia menyatakan kekecewaan.

”Komunitas Syiah telah menjadi target kekerasan agama selama bertahun-tahun dan presiden belum mengambil tindakan untuk menekan, apalagi untuk mencegahnya”, katanya dalam surat yang dikirimkan kepada The Appeal of Conscience Foundation dan dibacakan di depan massa aksi.

Haris Azhar, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban dan Tindak Kekerasan (Kontras), menilai penghargaan ini adalah sebuah ironi dan terpilihnya Presiden SBY merupakan sebuah kekeliruan besar yang dilakukan oleh AS.

”Bagaimana mungkin Presiden yang diam di tengah maraknya aksi kekerasan, pembunuhan kaum minoritas diberikan penghargaan”, katanya kepada ucanews.com di sela-sela aksi.

Mereka berharap AS mempertimbangkan kembali keputusan memberikan penghargaan kepada SBY. Permintaan itu mereka sampaikan dalam sejumlah surat dari berbagai agama minoritas serta dari LSM pemerhati kebebasan beragama, seperti SETARA Instiute for Democrazy and Peace yang ditujukan kepada Rabbi Arthur Schneier, Pendiri dan Presiden The Appeal of Conscience Foundation lewat Kedutaan AS.

””Kami cemas, penghargaan ini akan menjustifikasi aksi kaum esktremis dan intoleran serta di sisi lain Presiden SBY akan menggunakan penghargaan ini untuk menghindar dan lari dari tanggung jawab konsititusionalnya dengan berargumentasi bahwa sebuah lembaga internasional telah memberinya penghargaan sebagai seorang tokoh yang sukses mengembangkan toleransi dan kebebasan beragam/berkeyakinan di Indonesia”, tulis SETARA dalam surat mereka.

Sementara itu, pihak Kedutaan tidak bersedia menerima surat-surat tersebut. Polisi Tatan Dirsan yang menghubungi pihak kedutaan mengatakan, mereka memiliki banyak kegiatan dan minta agar surat-surat tersebut diantar ke pihak Kementerian Luar Negeri Indoneisa yang kemudian akan diserahkan ke Kedutaan AS.

Menanggapi hal ini, Jayadi Damanik, juru bicara GKI Yasmin mengatakan, sangat kecewa.

”Tidak ada alasan bagi Kedutaan Amerika untuk tidak menerima permintaan kami. Kami ragu, apakah surat-surat ini akan sampai di tangan pemerintah Amerika Serikat bila harus melewati pihak Kementerian Luar Negeri”, ujarnya.

Laporan lembaga pemerhati HAM internasional, Human Rights Watch (HRW) yang dirilis Februari lalu menyoroti soal kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi kelompok minoritas agama. Laporan setebal 120 halaman berjudul ”Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia” itu merekam kegagalan pemerintah dalam mengatasi kelompok-kelompok militan yang melakukan intimidasi dan serangan rumah-rumah ibadah serta anggota-anggota minoritas agama. Sasaran mereka, demikian HRW, adalah Ahmadiyah, Kristen dan Syiah.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan, tentu saja, merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi HAM,” kata Brad Adams, Direktur HRW Asia dalam acara peluncuran laporan tersebut di Jakarta.

Ryan Dagur, Jakarta

Berita terkait: Protesters slam religious freedom award for president