Pemerintah didesak mengatasi fanatisme agama di daerah

08/07/2016

Pemerintah didesak mengatasi fanatisme agama di daerah thumbnail

Imdadun Rahmat

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah pusat terlibat dalam mengatasi lonjakan kasus intoleransi di seluruh tanah air.

Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan baru-baru ini bahwa pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus bersikap tegas terhadap pemerintah daerah dalam menegakkan kebebasan beragama.

“Saat ini, pemerintah pusat hanya membuat janji dengan pemerintah daerah,” kata Imdadun pada peluncuran laporan Komnas HAM tentang kebebasan beragama di kantornya di Jakarta, seperti dilansir The Jakarta Post.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengaduan tentang pelanggaran kebebasan beragama telah meningkat selama tiga tahun terakhir. Tahun 2014, Komnas HAM mencatat 74 pengaduan, sementara 89 pengaduan tentang dugaan pelanggaran kebebasan beragama yang dilaporkan tahun lalu.

“Hingga Mei, ada 34 pengaduan. Hal ini sangat mungkin bahwa jumlah tersebut akan meningkat hingga akhir tahun ini,” kata Jayadi Damanik, koordinator Komnas HAM tentang kebebasan beragama.

Pemerintah daerah sering menjadi aktor utama dalam pelanggaran yang dilaporkan dalam lima bulan pertama tahun ini, demikian laporan Komnas HAM.

Dari 34 pengaduan, 18 dikaitkan dengan pemerintah daerah. Organisasi massa adalah aktor utama non-negara, dengan enam pengaduan.

Laporan itu juga menyatakan bahwa jumlah pengaduan tertinggi terkait dengan larangan pembangunan tempat ibadah, dengan 11 pengaduan, kemudian disusul delapan pengaduan terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang dilarang beribadah dan dua insiden penghancuran rumah ibadah.

Jayadi mengatakan bahwa Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sumedang, Jawa Barat, pada 3 Juni bahwa pemerintahan lokal masih menolak untuk memberikan izin untuk membangun gereja.

“Para jemaat Gereja ini telah berdoa di berbagai tempat sejak 2012. Kami juga menemukan bahwa sejumlah pejabat kecamatan menghalangi pihak Gereja untuk mendapatkan izin,” kata Jayadi.

Pada 22 Maret, Komnas HAM juga menerima pengaduan oleh anggota JAI di Subang, Jawa Barat, menyusul larangan mereka beribadah.

Imdadun mengatakan tidak ada perangkat hukum yang tersedia tentang cara untuk mengurangi dua masalah ini.

“Pemerintah pusat harus membuat peta jalan untuk memulangkan baik pengungsi Ahmadiyah maupun pengungsi Syiah kembali ke kampung halaman mereka.”

Sumber: ucanews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online