Sejumlah senator berjanji bahwa pihaknya akan menolak proposal menghidupkan kembali hukuman mati di Filipina karena melanggar perjanjian internasional.

“Hukuman mati adalah membunuh,” kata Senator Franklin Drilon. “Sudah jelas bahwa kami menolak untuk menghidupkan kembali hukuman mati karena komitmen dengan perjanjian kita,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak mungkin menyetujui hukuman mati “dalam menghadapi kewajiban perjanjian internasional.”

Richard Gordon, ketua komite Senat tentang keadilan, menolak sidang lebih lanjut tentang proposal tersebut pada 7 Februari hingga Departemen Kehakiman menegaskan bahwa Filipina tidak akan melanggar perjanjian internasional jika menghidupkan kembali hukuman mati.

Filipina telah meratifikasi Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hal Sipil dan Politik, yang bertujuan menghapuskan hukuman mati, tahun 2007.

Para uskup telah secara terbuka menyatakan “keprihatinan” mereka terkait gerakan di DPR untuk menghidupkan kembali hukuman mati untuk kejahatan narkoba.

Para uskup mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan dua tahunan mereka pada pekan terakhir Januari, terkait “tren menentang hukuman mati” di seluruh dunia.

Mereka juga memperingatkan bahwa Filipina tidak bisa kembali memberlakukan hukuman mati tanpa melanggar hukum internasional.

Usulan untuk menghidupkan kembali hukuman mati untuk kejahatan narkoba datang dari sekutu Presiden Rodrigo Duterte di DPR.

Penerapan kembali hukuman mati dan “perang habis-habisan” terhadap narkoba termasuk janji-janji kampanye utama Duterte. Sekitar 7.000 pengguna dan pengedar narkoba telah tewas.

Reformasi sistem peradilan

Wakil Ketua DPR Rolando Andaya Jr mengatakan langkah-langkah mereformasi “polisi, jaksa, dan institusi penjara” harus berjalan seiring dengan perdebatan kongres terkait penerapan kembali hukuman mati.

Namun, legislator itu mengatakan bahwa selain proposal di DPR, tampaknya tidak ada urgensi dari lembaga lain untuk memetakan reformasi.

Andaya mengatakan bahwa jika penerapan kembali hukuman mati, “penjahat masih akan berani jika mereka tahu bahwa itu akan memakan waktu beberapa jam polisi untuk menanggapi panggilan.”

Oposisi Senator Risa Hontiveros juga mengatakan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati bahkan pengedar narkoba tingkat tinggi tidak mengekang perdagangan narkoba ilegal.

Senator mencontohkan Iran di mana pemerintah telah mengakui hukuman mati tidak bekerja, bahkan setelah melaksanakan ribuan pengedar narkoba.

“Pada 2015, Iran dilakukan 829 eksekusi, 571 untuk pelanggaran yang berhubungan dengan obat, namun, pemerintah Iran sendiri mengakui bahwa hukuman mati telah gagal untuk mengurangi perdagangan narkoba di negara ini,” kata Hontiveros.

Hontiveros juga mengutip pengalaman Hong Kong dan Singapura yang menerapkan hukuman mati, meskipun mantan menghapuskan hukuman mati tahun 1993 dan wajib terakhir memaksakan hukuman mati untuk pembunuhan dan kejahatan lainnya.

Filipina ditempatkan moratorium hukuman mati tahun 2001 dan lima tahun kemudian menurunkan hukuman dari 1.230 terpidana mati menjadi penjara seumur hidup.

Sumber: ucanews.com