Negara bagian Jharkhand di India bagian timur telah meminta penyelidikan federal terhadap 31 organisasi amal Kristen untuk memeriksa kesalahan penanganan sumbangan luar negeri.

Pemerintah negara bagian, yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu, menduga organisasi itu telah mengalihkan dana sumbangan untuk pengeluaran yang tidak ditentukan dan melanggar aturan tertentu dalam mengirimkan laporan tahunan mereka, demikian laporan media 13 April.

Akan tetapi para pemimpin Gereja menyebut langkah tersebut sebagai upaya fitnah terhadap mereka dan badan-badan gereja di negara bagian itu.

“Ini tidak lain adalah upaya untuk memberi kesan yang buruk tentang kami kepada pers dan mencemari nama kami,” kata Uskup Agung Ranchi Felix Toppo.

Dia mengatakan mereka mengetahui dari media bahwa pemerintah telah merekomendasikan kementerian dalam negeri federal untuk menggunakan Biro Investigasi Pusat (CBI) untuk menyelidiki 31 organisasi Kristen, kebanyakan organisasi Katolik.

Uskup Agung Toppo menolak klaim bahwa organisasi-organisasi ini melanggar peraturan dalam menerima dana asing.

“Kami telah mematuhi semua ketentuan hukum tanpa gagal. Kami tidak menyembunyikan apa pun, uang itu digunakan sesuai dengan peruntukkannya, ”katanya kepada ucanews.com.

Kelompok-kelompok Hindu menuduh organisasi-organisasi Kristen menggunakan dana asing untuk menobatkan orang-orang suku dan Dalit yang miskin secara sosial di negara bagian itu.

Masalah terhadap badan amal Kristen muncul setelah Anil Malik, sekretaris gabungan dari kementerian dalam negeri federal, Juli lalu menulis surat kepada kepala menteri luar negeri Sudhir Tripathy, memintanya untuk “secara cepat” melakukan penyelidikan atas kegiatan 88 organisasi yang dikelola Kristen yang dituduh mengalihkan kontribusi asing untuk proselitisasi.

Pemerintah negara bagian kemudian meminta departemen investigasi kriminalnya untuk menyelidiki organisasi-organisasi ini.

Uskup Agung Toppo mengatakan gereja setempat telah “menyerahkan semua dokumen” kepada polisi negara bagian dan bekerja sama dalam penyelidikan mereka.

“Kami belum diberitahu secara resmi tentang rincian dugaan pelanggaran, tetapi mengetahui tentang penyelidikan lebih lanjut hanya dari media,” katanya.

Uskup Theodore Mascarenhas, sekretaris jenderal para uskup Katolik di India, mengatakan mesin pemerintah disalahgunakan untuk berperang melawan komunitas Kristen yang cinta damai di Jharkhand.

Dia mengatakan setidaknya 577 lembaga non-pemerintah menerima dana asing, termasuk kelompok-kelompok Hindu, tetapi hanya 88 lembaga Kristen di negara bagian itu yang menjadi target.

“Ini adalah konspirasi yang dirancang dengan baik untuk mencemarkan nama baik organisasi-organisasi itu dan menghambat pekerjaan pembangunannya di antara orang miskin dan tertindas,” katanya.

BJP telah memerintah negara bagian dan pemerintah federal sejak 2014.

Ajay Toppo, presiden organisasi suku Kendriya Adivasi Morcha, mengatakan pemerintah berusaha untuk menargetkan komunitas Kristen dan mempromosikan kebencian komunal.

“Para misionaris Kristen melakukan pekerjaan yang baik dalam mendidik orang-orang suku yang miskin, sebuah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

“Pemerintah yang tulus dan peduli dengan kesejahteraan rakyat harus mendukung kegiatan seperti itu daripada menciptakan rintangan.”

Negara bagian ini memiliki sekitar delapan juta warga suku dari total 32 juta orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 1,5 juta adalah orang Kristen, kebanyakan yang lain mengikuti keprecayaan tradisional, Sarna. Beberapa juga mengikuti agama Hindu.

Kehadiran Kristen di Jharkhand relatif kuat, mencapai 4,3 persen dari populasi, hampir dua kali lipat dari angka nasional.