Pedoman pastoral Vatikan untuk kaum klerus di Cina mendapat perlawanan dan kecurigaan dari berbagai elemen Gereja.

Sementara beberapa pengamat gereja percaya bahwa dokumen tersebut memiliki aspek positif, yang lain melihatnya sebagai hal yang menyesatkan.

Pedoman Pastoral Takhta Suci Mengenai Pendaftaran Sipil Klerus di Cina yang dikeluarkan pada 28 Juni merujuk pada perjanjian sementara antara Cina dan Vatikan pada 22 September 2018 tentang penunjukan uskup.

Pedoman tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Cina telah berusaha untuk menghormati doktrin Katolik, tetapi anggota klerus masih harus menerima prinsip-prinsip pemerintah Cina terkait independensi, otonomi dan administrasi-mandiri terhadap Gereja di Cina.

Ini terkait dengan penentangan pemerintah Tiongkok sejak lama terhadap apa yang dianggapnya sebagai pengaruh luar, termasuk oleh Vatikan.

Penerbitan pedoman tersebut mendorong Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, 88, pensiunan uskup Hong Kong, mengunjungi Roma pada 29 Juni untuk bertemu dengan Paus Fransiskus.

Ketika Kardinal Zen makan malam pada 3 Juli bersama paus dan Kardinal Pietro Parolin, sekretaris negara Tahta Suci, ia secara khusus mengutip beberapa unsur dari pedoman tersebut.

Kardinal Zen mengatakan, Paus Fransiskus menjawab beberapa kali bahwa ia akan “memperhatikan” hal-hal yang dikemukakannya.

‘Keraguan’ Kardinal Zen

Kardinal Zen, ketika kembali ke Hong Kong pada 5 Juli, melalui blognya membuat tanggapan yang tidak mengikat secara hukum terhadap pedoman itu.

Antara lain, ia menyatakan bahwa pemerintah komunis tidak mematuhi ketentuan konstitusional yang menjamin kebebasan beragama.

Aturan registrasi untuk klerus, misalnya, mengharuskan mereka untuk menandatangani dokumen yang bertentangan dengan doktrin gereja dan “jelas bertentangan dengan semua teologi moral dasar”.

“Jika valid, itu akan membenarkan bahkan kemurtadan!” kata Kardinal Zen.

Dia mengatakan kepada ucanews.com bahwa sejak perjanjian sementara mengenai penunjukan para uskup dicapai antara Cina dan Vatikan, persatuan dan persekutuan Gereja telah tercapai.

Namun, aspek-aspek spesifik dari pedoman tersebut ditujukan pada klerus  yang saat ini tidak terdaftar yang memiliki “keraguan dan masalah” ketika melalui proses pendaftaran itu yang juga mencakup pendaftaran tempat untuk kegiatan keagamaan.

Sementara itu, pengamat gereja lainnya mengatakan bahwa pedoman itu mengungkapkan bahwa negosiasi Sino-Vatikan pada Juni gagal mencapai konsensus.

Pedoman tersebut mencatat bahwa Takhta Suci terus melakukan dialog dengan otoritas China tentang pendaftaran sipil para uskup dan imam.

Namun, pengamat mengatakan kepada ucanews.com bahwa hasil putaran negosiasi terbaru tidak memuaskan.

Umat Katolik Cina tidak setuju dengan pedoman

Seorang Katolik bernama John, dari komunitas gereja bawah tanah di timur laut Cina, tetap curiga dan menggambarkan pedoman itu menyesatkan.

Sementara dokumen itu merujuk pada “kemerdekaan” Gereja Katolik di Cina, sebenarnya dokumen itu tunduk pada arahan politik, katanya.

Sebagai contoh, masalah terkait pelayanan pastoral, seperti berkhotbah dan anak-anak yang memasuki gereja atau berpartisipasi dalam camp musim panas paroki, tunduk pada intervensi dan larangan pemerintah.

Dia juga mengajukan pertanyaan tentang peran dan ruang lingkup yang sekarang didefinisikan oleh pemerintah untuk Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang dinyatakan berbeda dari organisasi yang dibuat pada 1950-an.

John berpandangan bahwa Takhta Suci “ambigu” berurusan dengan otoritas komunis dalam beberapa tahun terakhir sementara secara lahiriah berusaha untuk menyenangkan Beijing melalui pelaksanaan negosiasi.

Namun, ia menekankan bahwa sejak penandatanganan perjanjian sementara antara China dan Vatikan, situasi Gereja di China saat ini, khususnya gereja bawah tanah, telah memburuk.

Situasi seperti yang ditunjukkan dalam pedoman terbaru tidak seoptimis yang dinyatakan tetapi “sebuah langkah mundur.”

Dia mengeluh bahwa banyak masalah penting diabaikan karena “oportunisme” telah menyebar ke seluruh Gereja Katolik di Cina.