Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 21 April mendesak Sri Lanka untuk menjembatani “defisit akuntabilitas” dan menjamin keadilan ketika negara tersebut memperingati 279 korban serangan terburuk terhadap warga sipil lima tahun lalu.
Utusan utama PBB untuk negara tersebut, Marc-Andre Franche, mengatakan pada upacara peringatan di Kolombo bahwa harus ada “penyelidikan yang menyeluruh dan transparan” untuk mengungkap siapa yang berada di balik pemboman Minggu Paskah tahun 2019.
Pelaku bom menyerang tiga gereja dan tiga hotel dalam serangan bunuh diri paling mematikan di pulau itu yang ditujukan kepada warga sipil, namun keluarga yang berduka mengatakan mereka masih menunggu keadilan.
Di antara korban tewas terdapat 45 warga asing, termasuk wisatawan yang mengunjungi pulau itu satu dekade setelah berakhirnya konflik etnis brutal yang telah merenggut lebih dari 100.000 nyawa sejak tahun 1972.
“Sri Lanka terus menderita defisit akuntabilitas, baik karena dugaan kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia yang baru-baru ini terjadi, korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, yang harus diatasi jika negara ini ingin maju,” kata Franche.
Dia menjelaskan para korban masih mencari keadilan meskipun Mahkamah Agung negara tersebut meminta pertanggungjawaban presiden saat itu Maithripala Sirisena dan para pejabat tingginya karena gagal mencegah serangan tersebut.
“Memberikan keadilan bagi para korban serangan ini harus menjadi bagian dari mengatasi tantangan sistemik,” kata Franche.
Dia mengatakan Kantor Hak Asasi Manusia PBB juga telah meminta Kolombo untuk mempublikasikan temuan lengkap penyelidikan sebelumnya mengenai pemboman Minggu Paskah dan melakukan penyelidikan independen.
‘Kekuatan lain’
Pemimpin Gereja Katolik Sri Lanka, Kardinal Malcolm Ranjith, menuduh pemerintahan Presiden Ranil Wickremesinghe menyembunyikan bukti-bukti baru dan melindungi mereka yang berada di belakang para jihadis.
“Jelas bahwa ekstremis Islam melakukan serangan itu, namun ada kekuatan lain di belakang mereka,” kata Kardinal Ranjith.
“Kami harus menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini juga berusaha melindungi mereka.”
Dia sebelumnya menuduh perwira intelijen militer merekayasa serangan pada 21 April 2019 untuk membantu ambisi politik Gotabaya Rajapaksa, seorang pensiunan perwira militer yang berkampanye demi keamanan. Tujuh bulan kemudian dia memenangkan kursi kepresidenan.
Sejak berkuasa, Rajapaksa secara sistematis melindungi mereka yang berada di balik pemboman tersebut, kata kardinal itu.
Rajapaksa terpaksa mengundurkan diri pada Juli 2022 setelah berbulan-bulan terjadi protes atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Ribuan minoritas Katolik Sri Lanka melakukan protes diam-diam di luar ibu kota setelah kebaktian multi-agama untuk memberkati para korban, termasuk lebih dari 80 anak-anak.
Kerabat membawa foto korban tewas dan melakukan protes di kota Negombo – yang dikenal sebagai ‘Roma Kecil’ di Sri Lanka karena banyak umat Katolik di sana.
Personel militer yang dipersenjatai dengan senapan serbu otomatis menyaksikan para pengunjuk rasa berbaris menuju Gereja St. Sebastian di dekatnya, di mana 114 orang tewas dalam pemboman bunuh diri yang terkoordinasi.
Bukti yang diajukan dalam kasus perdata yang diajukan oleh keluarga korban menunjukkan bahwa pejabat intelijen India telah memperingatkan Kolombo tentang pemboman tersebut sekitar 17 hari sebelumnya, namun pihak berwenang gagal mengambil tindakan.
Presiden Sirisena saat itu dan para pejabatnya telah diperintahkan untuk membayar kompensasi sebesar 310 juta rupee (1 juta dolar AS) kepada para korban dan kerabatnya.
Namun keputusan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya karena Sirisena telah mengajukan banding dan sidang baru dijadwalkan pada Juli.
Mei 6, 2024
