Sekelompok masyarakat yang ingin merawat Pancasila, UUD 1945, dan kebhinnekaan Indonesia menggelar Parade Bhinneka Tunggal Ika pada 19 November 2016. Acara ini akan diikuti 100.000 peserta.

Hal ini disampaikan inisiator acara pada konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

“Massa setelah dihitung lagi sekitar 100.000 massa rielnya. Namun kami mengundang acara ini secara publik, dan banyak komunitas yang memberikan antusias,” sebut salah satu narasumber yang juga salah satu inisiator acara Nong Darol Mahmada.

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo telah mengizinkan umat Katolik untuk berpartisipasi dalam acara ini.

“Silahkan para imam mengajak umat untuk ambil bagian dalam Parade Bhinneka Tunggal Ika, Sabtu 19 November 2016,” kata Uskup Agung Suharyo, dalam rapat para Imam KAJ (16/11/16).

Parade ini akan dimulai dari Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat menuju titik inti acara di Bundaran Hotel Indonesia.  Acara akan dimulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 12.00 siang.

Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukan kembali identitas bangsa Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika, serta menciptakan suasana damai.

Siaran pers yang disampaikan panitia acara menyatakan, “Kita harus mempertahankan kebhinnekaan, kita harus mempertahankan keutuhan, kita harus mempertahankan kedamaian. Karena kita cinta Indonesia, kita cinta sesama.”

“Mencintai Indonesia adalah dengan tetap saling meyakinkan agar teguh berdampingan dalam keberagaman dan bersaudara di tengah perbedaan. Inilah perwujudan Bhinneka Tunggal Ika.”

“Ada yang terus berusaha memantik api kebencian terhadap sesama saudara bangsa Indonesia hanya karena dilahirkan berbeda. Tidak sedikit yang terang-terangan menyeru kekerasan pada saudara kita yang dilahirkan berbeda,” tambah pernyataan pers tersebut.

Gus Nuril, yang juga inisiator acara ini mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan menerima berbagai budaya masuk ke wilayahnya. Namun Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah.