Aksi penolakan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan terhadap lurah baru mereka, Susan Jasmine Zulkifli, 43, dianggap telah bertentangan konstitusi negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945. Selain itu, penolakan tersebut juga dinilai mencederai Pancasila.

“Penolakan ini jelas bertentangan dengan konstitusi kita, UUD 1945 dan Pancasila sebagai salah satu unsurnya,” jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, 25/9/2013.

Dia menambahkan, jika ada sebagian masyarakat yang menolak seorang pemimpin karena yang bersangkutan berbeda keyakinan dengan dirinya, mereka tidak berhak melakukan penolakan. Justru masyarakat yang melakukan penolakan itu harus dilawan.

“Itu artinya kelompok masyarakat belum memahami hakikat bernegara dengan memaksakan seorang pemimpin harus seusai dengan agama mayoritas,” ujar dia.

Ray mengatakan, seorang pemimpin itu baru boleh ditolak, bahkan jika perlu didorong untuk diberhentikan jika dia terlibat pelanggaran hukum.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memastikan tidak akan turun ke Lenteng Agung untuk mendinginkan suasana terkait penolakan warga terhadap Lurah Susan.

“Saya tidak akan ke sana. Tidak apa-apa,” ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Pengamat dari Setara Institut Ismail Hasani memuji sikap Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahja yang tidak terpengaruh protes sekelompok orang menuntut Lurah Susan dirotasi karena agama.

“Jangan sampai terjadi politik penyeragaman dengan dalih agama,” kata Ismail.

Pada Rabu sekitar 300 kembali menggelar demonstrasi menolak Susan, lantaran keyakinan yang dianut Susan tak sama dengan mayoritas warga di wilayah binaannya.

Salah satu pendemo, Muhammad Rusli Hamzah mengatakan, perbedaan keyakinan antara bu lurah cantik itu dan warga, membuat sejumlah kegiatan di lingkungan mereka terganggu.

Sumber: merdeka.com, tempo.co